BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan di kawasan transmigrasi tahun 2021, di Laksamana Room, Hotel Yunna, Bandar Lampung, Selasa (14/12/2021).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menyampaikan kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan ini untuk Pemantapan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi.
Hal tersebut, kata Arinal merupakan upaya Pemprov mewujudkan percepatan kemandirian kawasan transmigrasi/ kawasan kota terpadu mandiri. Selain itu, pembinaan bumdes agar perencanaan usulan program sarana dan prasarana infrastruktur dapat terkoordinir dan tepat sasaran.
“Provinsi Lampung merupakan daerah penempatan Transmigrasi Umum sejak 1952, cikal bakal pertama yang dilaksanakan era kemerdekaan Indonesia. Namun seiring perkembangan waktu program penempatan transmigrasi di Lampung berubah perlahan menjadi Daerah asal transmigrasi,” kata Arinal, dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Qudratul Ikhwan.
Keberhasilan program penempatan transmigrasi, menurut Arinal, terlihat dengan terbukanya kawasan baru yang berpotensi memberikan kontribusi dalam bidang pengembangan sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan industri.
Berbagai barang yang bernilai tambah berhasil dikembangkan. Beberapa sektor juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan wilayah. Provinsi Lampung yang semula hanya terdiri dari 4 kabupaten/Kota saat ini telah menjadi 15 kabupaten/Kota.
“Dari keberhasilan tersebut program penempatan transmigrasi di Provinsi Lampung masih menyisakan tugas cukup berat karena di beberapa wilayah Provinsi Lampung eks Satuan Permukiman (SP) yang telah menjadi desa difinitif masih belum maju. Taraf hidup masyarakat juga masih belum maju dibandingkan daerah lain,” ungkapnya..
Dengan terselenggaranya kegiatan pengembangan SP pada tahap pemantapan di kawasan transmigrasi ini Pemprov Lampung berharap mendapatkan masukan dari sektor teknis terkait referensi penyusunan program percepatan pembangunan.
Di kawasan transmigrasi ini diharapkan terjadi sinergi dalam perencanaan percepatan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“Semoga rapat ini mampu menjaring inspirasi usulan program yang ada di desa dalam kawasan transmigrasi guna mensinkronisasikan program lintas sektor pusat dengan daerah bertujuan mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi/Kota terpadu Mandiri sehingga masyarakat meningkat taraf hidup/kesejahteraanya melalui pembangunan fisik maupun non fisik,” pungkasnya.
Laporan Siska Purnama
