SAIBETIK – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020. Membahas “Digital Transformation to Accelerate Inonesia’s Economic Recovery“, kegiatan ini resmi digelar mulai 11-25 November 2020.
PFN akan diawali dengan rangkaian acara Indonesia Fintech Summit (IFS) 2020 pada 11-12 November bertema “To Survive and To Thrive: Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia’s Financial Services“.
“Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan menambah akses masyarakat terhadap pembiayaan. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang besar karena indeks inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain,” jelasnya dikutip dari situs ojk.go.id.
Jokowi beraharap, para inovator fintech tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online, tetapi sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat.
“Fintech juga diharapkan dapat mendampingi perencanaan keuangan serta memperluas UMKM dalam hal akses pemasaran e-commerce. Selain itu, para pelaku industri fintech perlu memperkuat tata kelola yang lebih baik serta memitigasi berbagai potensi risiko yang ada,” ungkapnya.
Berfokus untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendukung transformasi digital, Indonesia Fintech Summit 2020 menjadi upaya sinergi antara para pelaku industri fintech dan regulator. Terutama di tengah masa pandemi, kolaborasi yang dijalin harus semakin gencar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 yang membaik, didorong meningkatnya realisasi stimulus Pemerintah serta mulai membaiknya mobilitas masyarakat dan permintaan global.
Fintech atau ekonomi digital dinilai mampu mendukung pemulihan ekonomi khususnya selama diberlakukannya pembatasan sosial skala besar (PSBB) berkat kontribusinya bagi individu dan UMKM untuk bertransaksi.
“Fintech memegang peranan penting saat ini, bahkan AFTECH mencatat sebanyak 55 inisiatif dari 52 perusahaan fintech menyasar masyarakat sebesar 47,3%, UMKM sebesar 45,4%, pemerintah 5,5%, dan 1,8% lainnya guna mengurangi dampak ekonomi COVID-19,” jelas Niki Luhur, Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH),” paparnya.
Dukungan lainnya juga terlihat dari kontribusi bagi lembaga keuangan seperti memfasilitasi pelaku bisnis untuk memiliki alat pembayaran, penyelesaian dan kliring, mewujudkan implementasi investasi yang lebih efisien, memitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional serta menabung dan mendanai.
Beberapa topik bahasan yang menjadi sorotan diskusi dalam IFS 2020 antara lain: (i) Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian; (ii) Inovasi keuangan digital: SupTech dan RegTech; (iii) Teknologi dan infrastruktur fintech; dan (iv) Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa IFS 2020 merupakan momentum yang tepat bagi seluruh pelaku industri fintech dan regulator terkait untuk bersama-sama saling mendukung, mengedukasi dan meliterasi keuangan digital kepada masyarakat.
“Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang ekonomi digital, namun potensi ini tidak akan menjadi sesuatu yang konkrit apabila kita tidak membangun submission dan necessary condition. Hal ini berarti kita perlu memiliki infrastruktur yang memungkinkan untuk seluruh masyarakat agar tidak mengalami ketertinggalan. Berdasarkan riset dari World Economic Forum, potensi kita berada pada empat kunci, yakni infrastruktur, SDM, institusi, dan regulasi,” kata Sri Mulyani.(SAI01)
