oleh

LPKA Bandar Lampung Gelar Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021

PESAWARAN – Sejalan dengan komitmen Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2021, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung mengelar apel bersama  pegawai yang disaksikan Instansi Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, di LPKA setempat, Senin (15/2/2021).

Kepala LPKA Klas II Bandar Lampung Sambiyo menjelaskan, Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan suatu komitmen yang wajib dilaksanakan seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Indonesia.

“Janji Kinerja yang dicanangkan oleh kemenkumham secara garis besar bertujuan, pertama, wujud tata nilai udaya kerja Kemenkumham yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI). Dan Kedua, meningkatkan integritas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sambiyo, dapat melaksanakan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menghadirkan dua orang saksi dari nstansi Kepolisian dan Kejaksaan Negeri.

“Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Apel LPKA Bandar Lampung diikuti oleh Seluruh Pegawai. Saksi yang hadir dalam kegiatan ini adalah Bhayangkara Bina Kemananan dan Ketertiban Masyarakat, AIPDA Andi Gunarto yang merupakan perwakilan dari Kepolisian Sektor Tegineneng. Saksi kedua adalah Kepala Seksi Pidana Umum, M.Marwan Jaya Putra, SH.,MH yang merupakan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah,” paparnya.

Dalam membina apel tersebut, Sambiyo membacakan Janji Kinerja Kemenkumham 2021. Yang mana terdapat poin penting yang wajib diterapkan seluruh pegawai dengan harapan mempermudah capaian WBK fan WBBM.

“Dengan menerapkan enam point ini, saya berharap kita dapat dengan mudah dalam mendapatkan WBK dan WBBM tahun ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi masa kini insyaallah kita dipermudah dalam mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan. Tetap semangat dan kompak untuk kita semua,” pungkasnya.

Adapun enam poin yang disampaikan, yakni

  1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, serta Action Plan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
  2. Memberikan Pelayanan Masyarakat dengan sepenuh hati, Menjadi Abdi Masyarakat yang Jujur, Amanah dan Terpercaya.
  3. Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Tangguh, Terampil, Dinamis dan Adaptif melalui Implementasi Corporate University.
  4. Mengembangkan Sinergitas dan Kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam Bingkai Empat Pilar Kebangsaan.
  5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital dalam bekerja untuk mewujudkan Good Governance.
  6. Mewujudkan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan Siska Purnama

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed