SAIBETIK- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat hilirisasi komoditas pangan sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker pada Lampung Post Executive Forum Jilid III bertema Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi Desa dan Pilar Distribusi Pangan Nasional yang berlangsung di Ruang Krui Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Selasa (21/7/2026).
Menurut Gubernur Mirza, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan nilai tambah dari komoditas unggulan desa.
“KDMP di Provinsi Lampung akan kita pakai untuk melakukan hilirisasi. Koperasi bukan hanya menyalurkan sembako, tetapi menjadi instrumen untuk menghilirkan komoditas desa, mengembangkan UMKM, sekaligus memperkuat jalur distribusi,” ujar Gubernur.
Forum tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan Prayudi Syamsuri, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari, para kepala daerah se-Lampung, pimpinan BUMN, pelaku koperasi, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Gubernur menjelaskan pembentukan KDMP merupakan solusi untuk memperbaiki tata niaga komoditas pertanian yang selama ini dinilai belum efisien akibat panjangnya rantai distribusi.
Ia mencontohkan komoditas beras yang diproduksi di berbagai daerah di Lampung, namun harus melewati proses distribusi yang panjang sebelum kembali dijual kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik meningkat sehingga berdampak pada harga jual yang harus ditanggung petani maupun konsumen.
Persoalan serupa juga terjadi pada komoditas jagung. Menurutnya, sebagian besar jagung basah dari sentra produksi masih dikirim ke industri pengolahan di luar daerah sehingga petani ikut menanggung biaya pengangkutan yang sebenarnya dapat ditekan apabila proses pengeringan dilakukan di wilayah produksi.
Gubernur menilai rantai distribusi yang panjang turut memengaruhi harga pakan ternak hingga harga daging ayam di pasaran. Ironisnya, daerah penghasil jagung justru membeli produk pakan maupun ayam dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengintegrasikan Program DesaKu Maju dengan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui program tersebut, proses pengeringan hasil panen, penggilingan padi, produksi pakan ternak, hingga pengolahan komoditas lainnya diharapkan dapat dilakukan langsung di desa sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat.
Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah penghasil padi, jagung, singkong, kopi, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi maksimal karena sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Karena itu, koperasi akan didorong menjadi pengelola berbagai unit usaha, mulai dari dryer, rice milling unit, pabrik pakan, hingga industri pengolahan hasil pertanian lainnya.
Selain memperkuat hilirisasi, KDMP juga diproyeksikan menjadi wadah pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal.
Melalui koperasi, pelaku UMKM akan dikelompokkan berdasarkan komoditas unggulan desa agar memiliki daya saing yang lebih kuat, baik dari sisi kemasan, merek, pemasaran, maupun distribusi.
Gubernur optimistis keberadaan koperasi akan meningkatkan perputaran ekonomi di desa, memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Prayudi Syamsuri, mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki sistem distribusi pangan nasional.
“Kalau kita bicara pangan, kita tidak hanya berbicara produksi, tetapi juga distribusi sampai ke meja konsumen. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan persoalan distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koperasi nantinya akan berfungsi sebagai gerai sembako, agen pupuk bersubsidi, pangkalan LPG 3 kilogram, penyalur beras SPHP, penyalur bantuan sosial, hingga pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Prayudi, hingga saat ini lebih dari 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi, Ruli Nurdina Sari, menyampaikan bahwa Lampung menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pembentukan KDMP yang sangat baik.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan usaha yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga menyerahkan penghargaan kepada koperasi dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mempercepat pembentukan serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Lampung.
Kategori KDMP Rintisan Terbaik diraih KDMP Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai juara pertama, disusul KDMP Bumisari Kabupaten Lampung Selatan dan KDMP Nuar Maju Kabupaten Way Kanan.
Sementara penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Percepatan Pembentukan KDMP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Sedangkan kategori Koperasi Sehat diberikan kepada KSPPS BMT Surya Abidi Riyanto dari Lampung Tengah, KSP Kopdit Gentiaras dari Pringsewu, serta Kopdit Mekar Sai dari Bandar Lampung.
Melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Provinsi Lampung berharap rantai distribusi pangan menjadi lebih singkat, biaya logistik semakin efisien, nilai tambah komoditas dinikmati masyarakat desa, serta mampu memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***
