SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Penilai Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka visitasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026).
Visitasi tersebut merupakan bagian dari tahapan penilaian nasional terhadap kepemimpinan digital pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjalani penilaian sebagai salah satu dari lima besar nominator nasional kategori ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026.
Dalam keynote speech yang disampaikan, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan sebuah kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan modern.
Menurutnya, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.
Marindo menjelaskan bahwa seorang Sekretaris Daerah memiliki peran sebagai orkestrator yang mengharmonisasikan seluruh perangkat daerah agar dapat bergerak bersama menuju pemerintahan digital berbasis Satu Data.
“Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana data yang benar, akurat, dan terintegrasi mampu menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga setiap kebijakan benar-benar berbasis fakta,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui berbagai inovasi digital yang saling terintegrasi.
Berbagai inovasi tersebut mencakup penerapan SRIKANDI untuk digitalisasi tata naskah dinas, integrasi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi pelayanan kesehatan, kepegawaian, ketenagakerjaan, perpustakaan dan kearsipan, perpajakan daerah, hingga sistem pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara langsung ke rekening penerima.
Selain itu, Marindo juga memaparkan pengembangan Lampung-In sebagai super aplikasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam satu ekosistem digital.
Melalui Lampung-In, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi harga pangan, memantau kondisi inflasi, hingga menikmati berbagai layanan pemerintahan secara terpadu.
“Yang kami bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang menyatukan seluruh layanan. Masyarakat tidak lagi melihat pelayanan berdasarkan organisasi perangkat daerah, melainkan melihat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai satu kesatuan pelayanan publik,” jelasnya.
Marindo menegaskan bahwa transformasi digital yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, valid, dan real time.
Usai penyampaian keynote speech, Tim Penilai ASKOMPSI Dr. (C) Andi Yuniantoro S.Si., M.Kom dan Dr. Ir. Nana Storada, SE., MM melakukan wawancara mendalam dengan Sekdaprov Lampung.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para kepala perangkat daerah untuk menggali implementasi transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sesi wawancara, tim penilai melihat langsung bagaimana Marindo Kurniawan memanfaatkan data dari aplikasi Lampung-In sebagai instrumen dalam mengambil keputusan strategis.
Di hadapan tim penilai, Marindo menunjukkan penggunaan dashboard digital Lampung-In untuk memantau berbagai indikator pemerintahan, termasuk layanan pengaduan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan lintas sektor.
Ia juga menjelaskan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Lampung, seperti pengembangan pupuk organik cair dan hilirisasi produk pertanian yang membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah dengan dukungan analisis data yang komprehensif.
“Ekonomi itu tentang data dan rasa. Lampung-In menghadirkan data dan rasa. Itulah marwah dan ruh Lampung-In, yakni menghadirkan pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat melalui keputusan yang berbasis data dan memahami kebutuhan riil masyarakat,” ujar Marindo.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan bahwa ADLGA merupakan ajang yang menilai kapasitas kepemimpinan digital kepala daerah maupun sekretaris daerah dalam mengorkestrasi transformasi digital pemerintah daerah.
“Melalui proses self assessment yang telah dilakukan, Alhamdulillah Provinsi Lampung berhasil masuk lima besar nasional. Penilaian hari ini merupakan tahap verifikasi lapangan untuk mengonfirmasi implementasi kepemimpinan digital yang telah dijalankan di Provinsi Lampung,” kata Ganjar.
Menurutnya, rangkaian visitasi meliputi penyampaian keynote speech, wawancara eksekutif, diskusi bersama kepala perangkat daerah, hingga peninjauan langsung layanan publik.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai ADLGA Dr. (C) Andi Yuniantoro menyampaikan bahwa hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia mengikuti ajang ADLGA 2026.
Dari seluruh peserta, hanya lima provinsi yang berhasil lolos sebagai nominator nasional dan berhak mengikuti tahapan visitasi lapangan.
Menurut Andi, penilaian ADLGA bukan berdasarkan jumlah aplikasi maupun tingginya nilai SPBE, tetapi lebih melihat bagaimana seorang pemimpin mampu membangun budaya digital, memastikan kualitas data, serta menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kami tidak menilai jumlah aplikasi ataupun SPBE. Yang kami nilai adalah bagaimana seorang pemimpin berpikir secara digital, memastikan data yang akurat, kemudian mengambil keputusan berbasis data. Itulah esensi digital leadership yang kami cari,” tegas Andi.
Ia menambahkan, setelah proses visitasi selesai, seluruh nominator akan mengikuti tahapan presentasi di hadapan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses penentuan penerima penghargaan tingkat nasional.
Dalam sesi dialog, para kepala perangkat daerah juga memaparkan implementasi transformasi digital di sektor masing-masing, mulai dari pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, hingga pelayanan perpajakan daerah.
Tim penilai menekankan bahwa budaya digital harus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, cara bekerja, cara berkolaborasi, dan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan data yang akurat.
Andi juga memberikan apresiasi terhadap pola pikir seluruh perangkat daerah di Lampung yang memahami bahwa digitalisasi bukan hanya tugas Dinas Kominfo, melainkan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan Sekdaprov Marindo Kurniawan dalam membangun budaya digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Rangkaian visitasi kemudian dilanjutkan dengan observasi lingkungan kerja Sekretaris Daerah serta peninjauan sejumlah layanan publik guna memastikan implementasi kepemimpinan digital benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan Provinsi Lampung masuk lima besar nasional dalam ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2026 menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.***
