SAIBETIK – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar tanpa biaya bagi siswa sekolah negeri maupun swasta disambut sebagai langkah bersejarah. Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Sidik Efendi, mengingatkan pentingnya penerapan kebijakan ini secara bijak dan bertahap.
Dalam keterangan pers, Senin (2/6), Sidik menyebut bahwa keputusan MK tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan hak warga negara atas pendidikan. Namun ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa peta jalan dan dukungan fiskal yang memadai.
“Putusan MK adalah amanah yang harus kita hormati. Tapi jika langsung diterapkan tanpa tahapan dan dukungan anggaran, justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama di sekolah swasta,” kata Sidik.
Sidik menyoroti peran vital sekolah swasta dalam ekosistem pendidikan dasar di Kota Bandar Lampung, terutama di wilayah padat penduduk yang belum terjangkau sekolah negeri. Ia mengingatkan bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini menampung anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Kalau tiba-tiba diwajibkan gratis tanpa dukungan operasional, sekolah swasta bisa ambruk. Ini yang harus diantisipasi,” tegasnya.
Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah siswa SD dan SMP di sekolah swasta masih signifikan di kota ini. Jika pemerintah tidak cermat, bisa timbul ketimpangan baru dan kerugian langsung bagi masyarakat.
Untuk itu, Sidik mengusulkan tiga langkah awal sebagai respons kebijakan transisional:
- Pemetaan sekolah swasta yang menjalankan fungsi sosial, khususnya di daerah yang kekurangan sekolah negeri;
- Subsidi berbasis jumlah siswa dari keluarga tidak mampu agar operasional sekolah tetap berjalan;
- Kemitraan formal antara pemerintah daerah dan sekolah swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah seperti Bandar Lampung, dengan keterbatasan fiskal, tidak bisa menanggung beban kebijakan ini sendirian. Sidik mendesak keterlibatan pemerintah pusat melalui peningkatan DAK Pendidikan, serta skema bantuan seperti BOS Afirmasi dan voucher pendidikan untuk sekolah swasta.
“Jangan sampai beban besar ini dilempar ke APBD kota. Kebijakan harus realistis, adil, dan mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sidik menegaskan komitmennya sebagai pimpinan DPRD untuk mengawal agar pendidikan gratis bisa diwujudkan tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keberlangsungan lembaga pendidikan.
“Semua ingin sekolah gratis dan berkualitas. Tapi caranya harus benar. Jangan sampai guru tidak digaji, sekolah tutup, atau mutu pendidikan menurun karena dipaksakan,” tutup Sidik.***
