SAIBETIK — Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama Tim Fasilitasi Provinsi Lampung menggelar pertemuan penting dalam rangka Fasilitasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada Selasa (3/6), dan dipusatkan di Ruang Rapat Bapperida Tanggamus.
Pertemuan dibuka oleh Deki Ferdiansyah, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Lampung, mewakili Kepala Bappeda Elvira Umiharni. Sementara dari pihak Kabupaten Tanggamus, hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hendra Wijaya Mega, mewakili Sekretaris Daerah, serta jajaran pimpinan OPD yang turut aktif menyimak paparan dan memberikan masukan.
Paparan utama mengenai substansi perubahan RKPD 2025 disampaikan oleh Sekretaris Bapperida Feri Septiawan, yang menjabarkan berbagai penyesuaian strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Perubahan Dokumen, Penyesuaian Arah Pembangunan
Dalam sambutannya, Hendra menyampaikan pesan Bupati Tanggamus bahwa proses fasilitasi ini merupakan instrumen penting untuk memastikan rencana pembangunan tetap sejalan dengan dinamika kondisi dan tantangan terkini.
“Perubahan RKPD bukan sekadar administrasi, tetapi respon nyata terhadap kondisi aktual: regulasi yang berubah, keterbatasan fiskal, hingga tantangan sosial di lapangan,” ujar Hendra.
Ia juga menekankan bahwa fasilitasi ini menjadi ruang evaluasi bersama demi menjaga relevansi, kualitas, dan sinergi program pembangunan antara kabupaten dan provinsi.
Komitmen pada Pembangunan yang Inklusif dan Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Pemkab Tanggamus berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola perencanaan yang adaptif dan partisipatif, dengan menekankan akurasi data, kolaborasi lintas sektor, serta integritas dalam pelaksanaan program.
“Kami percaya bahwa perencanaan yang kuat adalah fondasi dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Fasilitasi ini diharapkan menghasilkan catatan strategis sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan prioritas program pembangunan, yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.***
