SAIBETIK— Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi. Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi 2025 yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/7/2025), Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan.
Menurut Gubernur Mirza, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan teknis atau prosedural, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya dan cara pandang dalam tata kelola pemerintahan.
“Sistem yang baik bukan hanya soal aturan, tapi bagaimana membentuknya menjadi budaya harian yang melekat dalam cara kerja birokrasi,” ujarnya.
Pemprov Lampung menempatkan transformasi digital sebagai ujung tombak pengawasan dan efisiensi layanan publik. Salah satu inovasi utamanya adalah aplikasi Lampung In, sebuah platform layanan digital terpadu yang memungkinkan warga mengakses layanan administrasi kependudukan, perizinan, pengaduan, kesehatan, hingga pelaporan kinerja secara real time dan transparan.
“Dengan digitalisasi, kita minimalkan interaksi yang membuka celah penyimpangan. Ini juga sejalan dengan poin intervensi KPK melalui MCP,” tambah Gubernur Mirza.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, Provinsi Lampung berhasil mencatat skor 87,48 dalam Monitoring, Controlling and Prevention (MCP) KPK hingga 2024. Skor tersebut mencerminkan progres signifikan dalam delapan area strategis, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset daerah.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa capaian tinggi bukan alasan untuk berpuas diri. “Angka ini bukan puncak, tapi tanda kita harus bekerja lebih serius lagi. Kita belum selesai,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, baik pusat maupun daerah. “Kita ubah pola pikir dari egosistem ke ekosistem. Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan kerja satu pihak saja,” tegasnya.
Dengan mengedepankan integritas, teknologi, dan partisipasi publik, Gubernur Mirza berharap Lampung dapat menjadi provinsi percontohan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Jadikan Lampung sebagai role model provinsi yang menginspirasi — berani, bersih, dan bertanggung jawab. Karena kejujuran mungkin tidak membuat kita cepat sampai, tapi pasti membuat kita tiba dengan selamat,” pungkasnya.***
