SAIBETIK- Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus memfasilitasi mediasi terkait sengketa tanah yang berlokasi di Pekon Pariaman, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Kamis (12/11/2026). Upaya ini dilakukan untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian melalui dialog dan musyawarah.
Kegiatan mediasi berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus. Mediasi tersebut dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Yusuf Hadirekso, S.H., M.Kn., CFrA., QRMP., bersama jajaran pejabat struktural dan dihadiri para pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Yusuf Hadirekso menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan secara profesional, termasuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di wilayah Kabupaten Tanggamus.
Menurutnya, mediasi menjadi salah satu langkah untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menemukan titik temu dan memperoleh penyelesaian yang bisa diterima bersama.
Dalam proses tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus mengedepankan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, pandangan, serta kepentingannya secara terbuka.
Pendekatan dialogis ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang konstruktif sehingga para pihak memiliki ruang untuk memahami persoalan dari sudut pandang masing-masing.
Kedepankan Solusi Damai dan Kepastian Hukum
Yusuf berharap proses mediasi dapat menghasilkan solusi terbaik dengan mengedepankan prinsip win-win solution, transparansi, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan, penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya membutuhkan komunikasi yang baik antarpihak, tetapi juga harus memperhatikan aspek objektivitas dan kepastian hukum.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dalam memberikan pelayanan yang profesional serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.
Melalui fasilitasi mediasi tersebut, diharapkan persoalan tanah di Pekon Pariaman dapat menemukan jalan penyelesaian yang disepakati para pihak tanpa mengabaikan hak dan ketentuan hukum yang berlaku.***
