SAIBETIK– Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) di SMAN 2 Bandar Lampung menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai keluhan terkait gangguan server yang terjadi saat ujian berlangsung. Polemik tersebut kini berkembang menjadi tuntutan audit menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan tes, bahkan muncul desakan agar ujian diulang demi menjamin keadilan bagi seluruh peserta.
Komite Penyelamat Pendidikan Lampung yang terdiri dari Persadaku, FOKASI, dan Ormas Peduli Anak Bangsa dan Pendidikan menilai persoalan yang terjadi tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Mereka meminta seluruh proses pelaksanaan TPA diaudit secara independen, termasuk investigasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem ujian.
Desakan tersebut muncul setelah banyak peserta dan wali murid melaporkan gangguan server yang disebut berlangsung hampir satu jam. Akibatnya, sejumlah siswa kehilangan waktu pengerjaan, kesulitan mengakses sistem, bahkan tidak sempat menyelesaikan seluruh soal yang diberikan.
Di tengah situasi tersebut, beredar informasi mengenai adanya peserta yang memperoleh nilai sempurna atau nilai 100. Informasi itu memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat karena muncul ketika masih banyak peserta lain yang mengalami kendala teknis selama pelaksanaan tes.
Ketua Persadaku, , menilai persoalan tersebut telah menyentuh aspek kredibilitas dan integritas sistem seleksi pendidikan.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan bagaimana nilai sempurna dapat muncul ketika sebagian peserta masih menghadapi hambatan teknis yang mengganggu proses pengerjaan soal.
Sementara itu, Ketua FOKASI, , menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya gangguan server, melainkan dampaknya terhadap rasa keadilan seluruh peserta.
Menurut Hanif, apabila ada peserta yang kehilangan kesempatan menyelesaikan soal akibat kendala sistem, maka penyelenggara wajib memastikan hasil seleksi tetap memenuhi prinsip kesetaraan kesempatan bagi seluruh siswa.
Polemik tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah seluruh peserta benar-benar memperoleh perlakuan yang sama selama proses seleksi berlangsung.
Menanggapi berkembangnya berbagai dugaan tersebut, Komite Penyelamat Pendidikan Lampung menegaskan bahwa mereka tidak menuduh pihak mana pun. Namun mereka menilai minimnya transparansi justru memicu munculnya kecurigaan dan spekulasi di ruang publik.
Tokoh Ormas Peduli Anak Bangsa dan Pendidikan, , menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang dapat diuji dan diverifikasi, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Menurutnya, penyelenggara perlu menjelaskan secara terbuka jumlah peserta yang terdampak, mekanisme penyimpanan data saat server mengalami gangguan, hingga proses penilaian yang digunakan selama pelaksanaan TPA.
Atas dasar itu, Komite Penyelamat Pendidikan Lampung mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, pihak sekolah, serta seluruh pihak terkait untuk membuka log server, rekam jejak aktivitas sistem, dan mekanisme penilaian kepada publik.
Selain audit independen, komite juga meminta agar pelaksanaan Tes Potensi Akademik diulang guna menghilangkan polemik dan memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.
Menurut mereka, ketika hasil tes sudah memunculkan kontroversi dan kepercayaan publik mulai dipertanyakan, maka ujian ulang menjadi langkah yang paling adil untuk mengembalikan legitimasi proses seleksi.
Gelombang keberatan juga datang dari sejumlah wali murid yang merasa anak-anak mereka dirugikan akibat gangguan sistem saat ujian berlangsung. Beberapa orang tua bahkan menyatakan siap melaporkan persoalan tersebut ke apabila tidak ada penjelasan resmi dan langkah konkret dari penyelenggara.
Para wali murid menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut gangguan teknis, tetapi juga hak peserta didik untuk memperoleh proses seleksi yang profesional, transparan, dan bebas dari dugaan maladministrasi.
Komite Penyelamat Pendidikan Lampung menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut mereka, yang sedang dipertaruhkan saat ini bukan hanya hasil Tes Potensi Akademik, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Sebab, ketika sebuah proses seleksi tidak lagi mampu meyakinkan publik bahwa seluruh peserta diperlakukan secara setara, maka yang dipertanyakan bukan kemampuan siswa, melainkan integritas penyelenggaranya.***
