SAIBETIK– Defisit anggaran yang membayangi Pemerintah Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal, menilai langkah agresif Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) harus diimbangi dengan kinerja maksimal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Yozi, Gubernur telah melakukan terobosan signifikan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menarik investor, hingga upaya mendorong alih fungsi lahan singkong menjadi jagung adalah langkah-langkah nyata yang dinilainya progresif. Selain itu, Gubernur juga aktif mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta membuka ruang kemudahan perizinan investasi agar roda ekonomi Lampung tetap berputar.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” ujar Yozi, Jumat (19/9).
Yozi menegaskan, potensi Lampung sebenarnya sangat besar. Di sektor pertambangan, meski kewenangan Pemprov terbatas pada galian non-mineral, peluang peningkatan PAD masih terbuka lebar. Namun, banyaknya aktivitas tambang ilegal yang beroperasi justru membuat daerah kehilangan potensi pendapatan.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal yang merugikan daerah. Harusnya mereka ini dirangkul, diberi kepastian hukum, dan kemudahan perizinan. Dengan begitu, aktivitas tambang bisa terkontrol sekaligus memberi kontribusi positif ke kas daerah,” tegasnya.
Selain sektor tambang, Yozi juga menyoroti BUMD yang selama ini dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Padahal, dengan manajemen profesional dan strategi bisnis yang tepat, BUMD bisa menjadi mesin penggerak ekonomi Lampung. Ia meminta adanya transparansi kinerja BUMD sekaligus pengawasan ketat agar badan usaha tersebut tidak hanya menjadi beban, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Yozi menambahkan, Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi kerja birokrasi, karena tanpa dukungan penuh dari perangkat daerah, target peningkatan PAD hanya akan menjadi slogan.
“Media juga punya peran strategis. Saya berharap pers dapat ikut mengawal dan memberikan catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD. Transparansi informasi kepada publik penting agar semua pihak tahu sejauh mana kinerja pemerintah dalam mendongkrak PAD,” ungkapnya.
Dengan semangat optimisme, Yozi yakin target peningkatan PAD Lampung dapat tercapai apabila semua elemen birokrasi bergerak dalam irama yang sama. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa sinergi antara visi besar Gubernur, kinerja OPD, dukungan legislatif, serta partisipasi publik adalah kunci keluar dari defisit anggaran yang membelenggu Lampung.***
