SAIBETIK- Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP HIMPERRA) sukses menyelenggarakan rangkaian Milad ke-8 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2026 di The Singhasari Resort, Kota Batu, Jawa Timur, dari tanggal 8 s.d. 11 Oktober 2026.
Acara resmi dibuka oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (diwakili Staf Khusus), dan ditutup pada Sabtu (10/10/2026) oleh Komisioner BP Tapera, Heru Dewanto. Agenda kemudian dilanjutkan dengan Leadership Camp di Gunung Bromo yang rampung pada pagi hari ini, Minggu (11/10/2026).
Dalam liputan langsung di sela-sela forum nasional tersebut, Ketua DPD HIMPERRA Lampung, Ir. H. Tri Joko Margono, menyampaikan bahwa Rakernas ke-8 ini berhasil merumuskan rekomendasi dan pokok pikiran strategis. Langkah konkret ini mencakup aspek makro, penguatan internal, hingga respons tegas terhadap karut-marut perizinan lapangan demi melindungi para pengembang daerah.
Komitmen Makro Organisasi
- Dukungan Penuh PSN: Mendorong agar Program 3 Juta Rumah secara resmi ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
- Sinergi Pemangku Kepentingan: Memperkuat kolaborasi dan sinergi secara inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di industri properti nasional.
Rekomendasi Internal Organisasi
- Advokasi Hukum Terpusat: DPP HIMPERRA akan membentuk tim Advokasi Terpusat untuk mengurusi seluruh anggota se-Indonesia. Tim ini bertugas menyelesaikan program pencegahan/penyelesaian pungli perizinan serta carut-marut tata ruang. Terutama bagi anggota yang menghadapi masalah lahan hunian yang mendadak berubah fungsi menjadi Lahan Berpotensi Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Digitalisasi Data: Memperkuat digitalisasi serta integrasi database keanggotaan HIMPERRA secara nasional.
- Sekolah Properti: Memperkuat Sekolah Properti HIMPERRA dengan mentransformasikannya ke dalam entitas badan hukum yang lebih formal dan terstruktur.
- Sinergi Perangkat: Memperkuat perangkat organisasi guna menciptakan sinergi solid dan ruang kolaborasi yang lebih erat antarsesama anggota.
Rekomendasi Eksternal (Kebijakan Pemerintah)
- Satu Pintu Perizinan MBR: Mendorong pemberian kewenangan penuh kepada Kementerian PKP pada aspek kebijakan dan teknis Program 3 Juta Rumah khusus MBR, sehingga seluruh pengurusan perizinan, sertifikat, hingga tata ruang cukup diselesaikan satu pintu di Kementerian PKP.
- Pokja Agraria: Mendorong DPP HIMPERRA bersama Kementerian ATR/BPN membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus guna mengurai kendala perizinan dan ketersediaan lahan di daerah.
Menurut Tri Joko Margono, pembentukan tim advokasi terpusat ini menjadi jawaban krusial atas kepastian hukum investasi para pengembang di daerah yang sering kali dirugikan oleh perubahan tata ruang yang tidak konsisten di lapangan, begitu Tri Joko Margono mengakhiri laporannya.***
