SAIBETIK- Saburai Budaya Nusantara kian mantap menuju Kementerian Kebudayaan untuk mendapat support Fadli Zon.
Tujuannya satu, melestarikan keluruhan jati diri Nusantara bertajuk Swarnadwipa: The Golden Soul of Sumatera—Swarnadwipa, Jiwa Emas Sumatera.
“Alhamdulilah kita sudah beres untuk urusan payung hukum sesuai arahan pusat. Minimal sekarang ini ada 3 program kerja untuk Cagar Budaya. Untuk Menteri Kebudayaan, kita khusus membahas situs bersejarah di Bandar Lampung,” kata Ketua Saburai Budaya Nusantara Rudi Santoso pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Di Sekretariat Saburai Budaya Nusantara, Rudi didampingi Sekretaris Muhammad Alfariezie dan Bendahara Lilis Suryani menggelar barang-barang bersejarah yang mereka temukan di lokasi terindikasi Situs Kerajaan di Kota Bandar Lampung.
Rudi menerangkan, barang-barang yang akan mereka laporkan kepada Fadli Zon sebagai temuan awal membentuk Cagar Budaya itu berasal dari Dinasti Tang, Song dan Ming serta ada yang berasal dari peninggalan Vietnam juga Kerajaan Sukhotai Thailand.
Tak ketinggalan, Rudi juga menemukan uang kepeng dari beberapa negara tersebut dan uang kepeng peninggalan VOC Belanda.
Selain itu, Rudi juga menunjukkan temuan asli peninggalan Budaya Nusantara seperti pecahan Candi dan batu-batu penumbuk emas.
“Seperti yang terlihat ini, ada pecahan mangkuk dari Dinasti Tang, Song dan Ming. Kemudian ada uang kepeng dari China, Vietnam dan VOC. Juga ada keramik dari Kerajaan Sukhotai Thailand dan ada juga dari Budaya Nusantara berupa pecahan undakan candi dari batuan Sandstone dan Andesit,” ujarnya.
Kehidupan macam apa dan kehidupan bagaimana yang pernah terjadi di lokasi observasi terindikasi Situs Bersejarah itu?
“Ini kan menarik. Kok bisa-bisanya ada barang-barang dari 3 Dinasti dan berbagai negara. Apa sebenarnya yang ada di sana?” Tanya Rudi.
Temuan Lintas Dinasti dan Kerajaan itulah yang memantabkan langkah Saburai Budaya Nusantara meraih support Menteri Kebudayaan Republik Indonesia agar sanggup mencatatkan berbagai sudut pandang sejarah di Kota Bandar Lampung.
“Tanpa dukungan pemerintah, ya kegiatan kita bisa tergolong ilegal walaupun kita sudah punya payung hukum resmi. Tanah yang kita gali juga kan milik orang, perlu kesepakatan yang jelas dan itu kita memerlukan support pemerintah.”***
