SAIBETIK– Reformasi kebijakan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan di tengah dinamika global dan tekanan sosial ekonomi. Para ekonom, praktisi hukum, dan pengamat politik menekankan perlunya langkah cepat dan terukur untuk memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan keadilan sosial.
“Situasi ini bukan sekadar kebetulan. Hasil akumulasi kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan praktik bernegara selama ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh,” ujar Lili Yan Ing, inisiator Aliansi Ekonom Indonesia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025). Lili menekankan tujuh desakan darurat ekonomi, mulai dari penataan anggaran, peningkatan independensi institusi negara, deregulasi untuk menciptakan iklim usaha kondusif, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.
sumitronomic: strategi jalan tengah fiskal
Sorotan kini tertuju pada Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai memiliki peran kunci dalam menakhodai fiskal negara. Purbaya diyakini akan menerapkan filosofi sumitronomic, strategi ekonomi yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Filosofi ini menjadi panduan utama dalam penyusunan RAPBN 2026.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan pengamat politik, menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan menjadi indikator nyata implementasi program pemerintahan Prabowo Subianto. “RAPBN 2026 bukan sekadar angka, tetapi manifestasi filosofi sumitronomic sebagai jalan tengah yang berpihak pada rakyat. Tahun lalu, kebijakan fiskal masih terikat pada program populis dan tekanan politik, namun kini kita melihat arah kebijakan yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Fredi, Rabu (10/9/2025).
Secara teknokratis, RAPBN 2026 dirancang untuk memperkuat berbagai sektor strategis, antara lain:
fiskal berkeadilan – anggaran negara difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan menengah, bukan hanya untuk sektor elit atau industri besar.
subsidi tepat sasaran – bantuan sosial dan subsidi energi diberikan secara akurat, menyasar masyarakat yang membutuhkan secara nyata.
bumn keuangan sebagai motor ekonomi – memperkuat pembiayaan domestik, meningkatkan likuiditas sektor usaha, dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
ketahanan pangan dan pertanian – menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai fondasi utama ekonomi nasional, dengan program modernisasi dan dukungan teknologi.
investasi infrastruktur dan teknologi – fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik dan akselerasi transformasi digital ekonomi nasional.
sinergi eksekutif-legislatif kunci reformasi
Ridwan Gema Puan, pengamat politik, menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan reformasi anggaran. Dukungan DPR, termasuk peran Ketua DPR RI Puan Maharani, dinilai sangat strategis dalam memastikan RAPBN 2026 mencerminkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
“Puan Maharani telah menunjukkan komitmen memimpin reformasi di parlemen, terutama dalam penyusunan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat. Sinergi ini penting agar filosofi sumitronomic dapat terealisasi secara optimal,” ujar Ridwan.
RAPBN 2026: jalan tengah untuk masa depan
Filosofi sumitronomic menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar soal angka dan defisit, tetapi juga soal keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, RAPBN 2026 diharapkan menjadi landasan penguatan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Pendekatan sumitronomic juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, memaksimalkan peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi, serta memastikan alokasi anggaran sosial dan infrastruktur berjalan seimbang. Para pakar menilai, keberhasilan filosofi ini akan menjadi tolok ukur nyata keberhasilan pemerintahan dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkeadilan.***
