SAIBETIK— Kabupaten Pesawaran kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada audiensi bersama Wakil Menteri PANRB, Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/7/2025), tiga unit pelayanan asal Pesawaran menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian PANRB.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa instansi yang meraih predikat Pelayanan Prima (A) dan Pelayanan Sangat Baik (A−) dalam evaluasi pelayanan publik tahun 2025.
Tiga unit kerja asal Pesawaran yang menerima penghargaan yakni:
- Dinas Sosial, atas pelayanan sosial yang sangat baik, diterima oleh Kadis M. Zuriadi, M.H.
- Dinas Dukcapil, atas kualitas layanan administrasi kependudukan yang sangat baik, diterima oleh Plt. Kadis Chairuddin.
- RSUD Pesawaran, atas mutu layanan kesehatan yang meningkat signifikan, diterima oleh Direktur dr. Dian Adhitama Lubis.
Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesawaran, Dr. Hairiwira Usman, juga hadir mendampingi sebagai salah satu tokoh kunci di balik penguatan sistem pelayanan publik di lingkungan Pemkab Pesawaran.
Wamen PANRB Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga mutu dan konsistensi pelayanan publik sebagai wajah birokrasi modern.
“Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja nyata. Tapi lebih dari itu, ini adalah panggilan untuk terus meningkatkan kualitas, menjawab kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data dan inovasi,” ujarnya.
Menurut Wamen PANRB, arah pelayanan publik saat ini mengacu pada sistem yang terintegrasi dan efisien, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ia juga mendorong penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai simpul layanan digital lintas instansi.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut memberikan apresiasi terhadap capaian Kabupaten Pesawaran. Ia menegaskan bahwa Pemprov Lampung mendukung penuh peningkatan mutu pelayanan publik di seluruh daerah melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi.
“Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran pemerintah. Kami mendorong seluruh unit kerja untuk terus berinovasi, karena birokrasi yang modern harus responsif dan berpihak pada masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.
Audiensi ini juga menjadi ajang tukar praktik terbaik antarinstansi, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta menyatukan visi reformasi birokrasi yang inklusif, efisien, dan berdampak.***