SAIBETIK- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dinilai lambat dan tidak responsif dalam menangani gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif terjadi di Indonesia. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menyebut kinerja Kemenaker kalah sigap dibanding Kepolisian dalam merespons persoalan ketenagakerjaan.
“Ini memalukan. Kalau sampai Kapolri yang turun langsung menyelesaikan masalah, lalu Kemenaker kerjanya apa? Artinya, jajaran di bawah Menteri Yassierli dan Wamen Immanuel Ebenezer telah gagal total,” tegas Ridwan, Selasa (30/7/2025).
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merombak kabinet, terutama mencopot pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai tidak memiliki program kerja nyata dan gagal menyusun strategi menghadapi lonjakan PHK.
Salah satu sorotan tajam Ridwan adalah pembentukan Satgas PHK oleh Kemnaker, yang menurutnya hanya bersifat simbolis tanpa output nyata.
“Satgas PHK itu hanya formalitas. Hingga kini tak terlihat langkah konkret menyelamatkan pekerja. Sementara PHK terus terjadi di berbagai sektor, negara seolah diam,” katanya.
Ridwan juga mempertanyakan anggaran negara yang diduga habis untuk membiayai satgas tersebut tanpa hasil berarti. Ia mengurai bahwa honorarium satgas bisa menguras anggaran negara melalui DIPA Kemenaker, dengan kisaran:
- Ketua Satgas: Rp2 juta–Rp5 juta/bulan
- Anggota Satgas: Rp1 juta–Rp3 juta/bulan
- Narasumber atau ahli luar: Rp500 ribu–Rp2 juta per kegiatan
“Kalau honor itu benar dibayarkan tiap bulan, coba hitung berapa uang negara yang dikeluarkan. Tapi kenyataannya, langkah nyata justru datang dari pihak luar kementerian, seperti Kepolisian. Ini ironi,” ujar Ridwan.
Menurutnya, jika Satgas PHK dibentuk hanya untuk kegiatan seremonial atau respons jangka pendek, maka itu bukan solusi struktural. Ia mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kinerja Kemenaker.
“Negara sedang menghadapi krisis ketenagakerjaan. Tapi kementerian yang seharusnya jadi garda depan, justru berjalan di tempat. Ini saatnya reshuffle,” pungkas Ridwan.***
