SAIBETIK- Pemerintahan Prabowo-Gibran kini berada dalam fase krusial, seumpama masa-masa menjelang kelahiran—penuh harap, cemas, dan harapan akan hadirnya perubahan yang membawa kemajuan. Namun, suasana “menunggu kelahiran” ini tidak hanya dirasakan oleh rakyat, tetapi juga para pembantu Presiden: para menteri yang menjadi ujung tombak implementasi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Sayangnya, tidak semua menteri mampu bekerja seirama dengan semangat pemerintahan baru. Bahkan, sejumlah nama justru menimbulkan masalah dan blunder yang berpotensi merusak citra dan efektivitas program strategis nasional.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Deretan Blunder Menteri ESDM:
1. Kebijakan Elpiji 3 Kg:
Kebijakan distribusi dan pembatasan elpiji bersubsidi dianggap menyusahkan masyarakat bawah, khususnya pengusaha kecil dan ibu rumah tangga. Ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo untuk berpihak pada rakyat kecil.
2. Proyek Hilirisasi DME Batu Bara:
Proyek ini disebut tidak sesuai dengan UU Minerba dan justru berpotensi membebani keuangan negara melalui pembiayaan oleh Danantara. Sebuah langkah yang dinilai tidak transparan dan bertentangan dengan semangat efisiensi fiskal.
3. Pernyataan Kontroversial soal Pengemudi Ojol:
Pernyataan bahwa pengemudi ojek online tidak masuk daftar penerima subsidi BBM memicu kemarahan publik dan menambah daftar panjang kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Kontroversi Lain:
Tak hanya soal kebijakan, Bahlil juga terseret dalam berbagai kontroversi non-teknis yang mencoreng kredibilitas sebagai pejabat publik, di antaranya:
- Pernyataan politis yang menyebut “Raja Jawa” saat pidato Ketum Partai Golkar.
- Viral foto duduk santai di samping botol minuman keras merek terkenal.
- Dugaan keterlibatan dalam pembubaran diskusi kebangsaan di Jakarta Selatan.
- Tuduhan plagiarisme karya ilmiah dengan tingkat kemiripan mencapai 95% terhadap disertasi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah.
Desakan Reshuffle
Melihat catatan ini, tidak berlebihan jika Presiden Prabowo didorong untuk melakukan reshuffle secepatnya. Kebijakan strategis yang digagas tidak akan berjalan baik jika tidak ditopang oleh menteri yang kompeten dan bersih secara etika serta profesional.
Jika ingin menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan keberhasilan program jangka panjang, maka pembersihan kabinet dari sosok-sosok bermasalah seperti Bahlil Lahadalia merupakan langkah yang tak bisa ditunda lagi.***
