SAIBETIK- Kegiatan halal bihalal yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama para pengusaha di sebuah hotel mewah menuai sorotan tajam dari Forum Muda Lampung (FML). Sekretaris Jenderal FML, Iqbal Farochi, menilai bahwa acara tersebut patut diduga mengandung unsur gratifikasi, terutama mengingat jawaban dari Sekretaris DKP yang menyebutkan bahwa acara tersebut dibiayai oleh pihak ketiga.
“Apalagi, menurut informasi yang kami terima, kegiatan ini tidak tercatat dalam pagu anggaran resmi, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik,” ungkap Iqbal dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).
Iqbal juga menyoroti ketidakpatuhan terhadap instruksi Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran, terutama dalam kegiatan seremonial di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. “Kami sangat menyayangkan sikap DKP Provinsi Lampung yang mengabaikan arahan pemerintah terkait penghematan anggaran. Kegiatan ini jelas bukan prioritas, apalagi jika tidak termasuk dalam program dinas,” tambahnya.
Selain itu, Iqbal mendesak agar Kepala Dinas DKP Provinsi Lampung segera mundur dari jabatannya. “Tindakan seperti ini sangat berisiko bagi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kami meminta langkah tegas untuk menghindari praktik yang merugikan negara,” tegasnya.
Forum Muda Lampung juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. “Kami akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif agar kegiatan yang melibatkan dana publik dilakukan dengan transparan dan efisien,” tutup Iqbal.***
