SAIBETIK– Ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung berubah jadi ruang diskusi hangat ketika enam tokoh agama dan masyarakat Lampung menyambangi Thomas Amirico, S.STP., M.H., Selasa siang (8/7/2025). Topik yang diangkat tak main-main: maraknya fenomena LGBT di lingkungan sekolah yang memicu keresahan masyarakat.
Kehadiran tokoh-tokoh seperti Dr. H. Firmansyah, Habib Umar Asegaf, K.H. Ansori, K.H. Ahmad Sulaiman, H. Sukri Baihaki, dan Khadafi bukan sekadar silaturahmi. Mereka membawa suara komunitas yang resah terhadap penyebaran perilaku yang mereka nilai menyimpang dan kini mulai masuk ke ruang-ruang pendidikan.
“Kami tak hanya mendengar keluhan soal siswa, tapi juga guru. Bahkan sudah merambah ke kepala sekolah,” ujar K.H. Ahmad Sulaiman dengan nada prihatin.
Media Sosial Jadi Pintu Masuk?
Menurut Dr. H. Firmansyah, grup-grup LGBT di media sosial kini bahkan bisa menjangkau hingga belasan ribu anggota, yang diduga melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa langkah preventif dan edukatif dari instansi pendidikan sangatlah mendesak.
Thomas Amirico: “Pendidikan Harus Berdasar Akhlak dan Keimanan”
Menanggapi masukan tersebut, Thomas Amirico menegaskan bahwa pendidikan Indonesia tak lepas dari amanat konstitusi yang menekankan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
“Apa pun yang bertentangan dengan nilai itu, tentu akan kami eliminasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah menerima laporan internal mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam komunitas LGBT, bahkan menyebut bahwa ada kepala sekolah yang terindikasi terpapar.
“Saya tahu ada kepala sekolah yang terpapar. Ini serius dan tak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Surat Edaran dan Edukasi jadi Langkah Awal
Sebagai bentuk respons cepat, Thomas menyatakan akan menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Isinya akan meliputi:
- Panduan mitigasi penyimpangan perilaku
- Rencana edukasi tentang bahaya LGBT
- Penegasan nilai-nilai karakter dan moral dalam sistem pembelajaran
“Kami akan bergerak terukur, sesuai kewenangan. Edukasi adalah kunci utama,” tegasnya.
Sinergi Masyarakat dan Pemerintah
Pertemuan tersebut menandai kolaborasi awal antara Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat dalam menjaga marwah pendidikan dari nilai-nilai yang dinilai bertentangan dengan budaya dan moral bangsa.
“Kami siap mendukung jika pemerintah hadir dengan langkah nyata, bukan hanya wacana,” ujar salah satu tokoh dalam pertemuan.
Langkah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung membuka diskusi publik terkait isu moral dan sosial di sekolah bisa jadi preseden penting dalam menjaga pendidikan tetap dalam koridor nilai-nilai kebangsaan.***
