SAIBETIK — Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh kabupaten/kota sepakat memperkuat langkah dalam mengentaskan kemiskinan. Komitmen ini ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2025 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (12/6).
Jihan menggarisbawahi pentingnya percepatan program Desaku Maju, sebagai payung program pengentasan kemiskinan berbasis desa yang terintegrasi.
“Dengan pendekatan terpadu, pengentasan kemiskinan akan lebih efektif. Saya berharap Desaku Maju dikembangkan di seluruh desa Lampung sesuai karakteristik lokal masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi perhatian. Tiga strategi utama diusung: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kantong-kantong kemiskinan secara simultan.
“Kita harus sentuh akar persoalan di setiap lokus program, dengan sinergi kuat pusat dan daerah,” tambahnya.
Jihan memaparkan, kondisi ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 menunjukkan sinyal positif dengan pertumbuhan ekonomi 5,47% (tertinggi di Sumatera), inflasi 3,24% (Mei 2024), serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Target pengurangan kemiskinan dipatok pada 9,5%-10% di 2025.
Ia menekankan pentingnya kebijakan inklusif, lintas sektor, dan berbasis data akurat.
“Kemiskinan tak bisa diatasi satu pendekatan saja. Perlu strategi menyeluruh, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi lintas wilayah,” tegasnya.
Empat pilar RPJMN 2025-2029 menjadi acuan: stabilitas ekonomi makro, pengurangan beban lewat bantuan sosial, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, serta pembangunan SDM dan perluasan akses ekonomi.
Rapat ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Lampung sebagai Ketua TKPKD Kabupaten/Kota.***
