SAIBETIK– Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menghantam sektor padat karya, manufaktur, dan ritel terus bergulir tanpa penanganan yang memadai. Di tengah situasi genting ini, sorotan tajam datang dari Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan, yang mengecam keras Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) karena dinilai gagal total mengantisipasi krisis ketenagakerjaan.
“Satgas PHK yang dibentuk Kemenaker hanya jadi pajangan. Tidak ada solusi nyata untuk menyelamatkan nasib jutaan pekerja. Yang ada, pengangguran makin banyak dan negara seolah lepas tangan,” tegas Ridwan, Selasa (30/7/2025).
Yang membuat miris, justru Polri kini turun langsung melalui Desk Ketenagakerjaan dan telah menyalurkan ribuan tenaga kerja ke industri dan sektor jasa. Fakta ini dinilai Ridwan sebagai bukti konkret lemahnya peran Kemenaker.
“Ini sangat memalukan. Yang bertanggung jawab mestinya kementerian tenaga kerja, bukan aparat kepolisian. Kalau Polri sampai harus turun tangan, berarti Kemenaker benar-benar lumpuh!” ujarnya.
Desak Reshuffle dan Audit Total
Melihat situasi yang semakin memburuk, Gema Puan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera merombak Menaker Yassierli dan menggantikannya dengan sosok yang kompeten serta berpihak pada pekerja.
“Negara tidak boleh kalah oleh badai PHK. Kalau menterinya tidak punya empati dan solusi, lebih baik mundur saja. Rakyat butuh aksi nyata, bukan pencitraan!” seru Ridwan lantang.
Gema Puan juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kinerja Satgas PHK dan mendesak transparansi dalam program penanganan pekerja terdampak agar tidak hanya berputar di laporan, tapi berdampak nyata di lapangan.
PHK Meluas, Lapangan Kerja Minim
Data dari berbagai serikat buruh dan lembaga independen menunjukkan bahwa sejak awal 2025, ribuan pekerja di sektor tekstil, garmen, elektronik, dan ritel telah kehilangan pekerjaan. Sayangnya, janji kampanye tentang penciptaan lapangan kerja hingga kini belum terasa hasilnya.
“Anak butuh sekolah, dapur butuh asap. Ini bukan soal angka statistik, ini soal perut rakyat. Kalau Kemenaker tak mampu, serahkan pada yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat,” pungkas Ridwan.***
