SAIBETIK – Malam Kamis di kawasan Pejompongan, Jakarta, menjadi saksi tragedi memilukan ketika seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah terjepit di bawah roda kendaraan taktis Brimob. Insiden ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai ketenangan dan profesionalisme aparat keamanan negara.
Kendaraan taktis produksi PT Pindad, yang dibeli dengan anggaran negara senilai ratusan juta rupiah—yang sebagian berasal dari pajak rakyat—justru menjadi alat yang merenggut nyawa warga yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan laporan saksi mata, rantis sempat berhenti beberapa saat sebelum kembali berjalan dan melindas Affan, menunjukkan ketidakmampuan pengemudi mengendalikan situasi di tengah kepanikan akibat kedatangan puluhan masa dari arah belakang.
Kekacauan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi kerumunan massa. Alih-alih menenangkan situasi, tindakan yang tidak terukur berujung pada tragedi. Di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang meningkat—dari tingginya angka PHK akibat efisiensi perusahaan industri hingga maraknya kasus korupsi yang merugikan negara—insiden ini menambah ketidakpercayaan terhadap lembaga keamanan dan pemerintah.
Situasi ini juga diperparah dengan berita tentang kenaikan gaji anggota DPR, sementara rakyat biasa harus menanggung beban hidup yang semakin berat. Dalam beberapa laporan, DPRD dikabarkan membutuhkan biaya hingga 3 juta rupiah per hari hanya untuk sewa kontrakan, sebuah angka yang bagi banyak masyarakat terdengar tidak masuk akal. Ketimpangan antara kehidupan para legislator dan rakyat kecil yang bekerja keras menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam.
Insiden ini memperlihatkan paradoks yang mencolok: negara yang seharusnya memberikan perlindungan bagi warganya justru menjadi ancaman ketika sistem keamanan tidak dikelola dengan tepat. Tindakan aparat yang seharusnya melindungi malah melukai, sementara para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tampak jauh dari kepedulian terhadap penderitaan rakyat di lapangan.
Kematian Affan Kurniawan menjadi simbol nyata bahwa ketidaksiapan institusi negara dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat menciptakan kondisi kacau yang membahayakan rakyat. Peristiwa ini menuntut evaluasi menyeluruh atas prosedur pengendalian kerumunan, pelatihan pengemudi kendaraan taktis, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan besar muncul: apakah para dewan dan pengambil kebijakan benar-benar memahami dampak dari keputusan dan kebijakan mereka terhadap rakyat? Apakah kenaikan gaji dan pengeluaran mewah tetap relevan ketika masyarakat kehilangan nyawa di tengah ketidakpastian ekonomi dan sosial? Tragedi ini bukan sekadar peristiwa tunggal, tetapi cermin dari tantangan serius yang harus dihadapi oleh negara dalam menyeimbangkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.***
