SAIBETIK- Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak bisa langsung memperoleh dokumen pengganti. Ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi melalui Kantor Pertanahan (Kantah), salah satunya pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah menjadi bagian penting dalam proses penerbitan sertipikat pengganti untuk memastikan kebenaran keterangan pemohon mengenai kehilangan dokumen tersebut.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon sekaligus langkah untuk mencegah potensi penyalahgunaan sertipikat tanah.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Sebab, ada kemungkinan sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen fisiknya masih berada dalam penguasaan pihak lain karena hubungan hukum tertentu.
Ada Masa Pengumuman dan Kesempatan Mengajukan Keberatan
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga harus melalui tahapan pengumuman. Proses ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut untuk menyampaikan keberatan.
Berdasarkan Pasal 59 PP Nomor 24 Tahun 1997, pengumuman dilakukan sebelum sertipikat pengganti diterbitkan. Masyarakat atau pihak berkepentingan memiliki waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman untuk mengajukan keberatan.
Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan, atau keberatan yang disampaikan dinilai tidak beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sertipikat pengganti dapat diterbitkan.
Sebaliknya, apabila keberatan dinilai beralasan, Kantor Pertanahan dapat menolak penerbitan sertipikat pengganti.
Dengan demikian, prosedur tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan juga mekanisme perlindungan agar penerbitan dokumen pengganti tidak merugikan pemegang hak maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas tanah.
Sertipikat Hilang Tidak Menghapus Hak atas Tanah
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut.
Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah. Prosesnya tetap mengacu pada data pendaftaran tanah dan harus memperhatikan hak serta kepentingan pihak lain.
Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat serangan rayap, kebakaran, maupun banjir. Namun, persyaratan penerbitannya disesuaikan dengan kondisi dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Pemegang Sertipikat Elektronik Tak Perlu Khawatir
Sementara itu, bagi masyarakat yang telah menggunakan Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak serta-merta menyebabkan hilangnya data sertipikat.
Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya melalui layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Kantor Pertanahan.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.***(Rilis BPN)





