SAIBETIK – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pringsewu mengkritisi ketimpangan pembangunan dan masalah banjir yang belum teratasi di wilayah tersebut.
Kritikan ini disampaikan dalam audiensi dengan DPRD Pringsewu yang dihadiri puluhan perwakilan BEM dari lima kampus di Kabupaten Pringsewu, Selasa (11/6/24).
“Hari ini, kami dari BEM IBN, UMPRI, UAP, STIT, dan DCC menyampaikan berbagai aspirasi berupa keluhan masyarakat kepada wakil rakyat,” ujar Ketua Aliansi BEM Pringsewu, Ferdi Arditya.
Ferdi menyoroti pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pagelaran Utara yang belum setara dengan kecamatan lain, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial. “Selain itu, sinyal di wilayah tersebut masih sangat sulit, sehingga menyulitkan masyarakat,” tambahnya.
Ketua BEM UMPRI, Oki Bintang Arya, menyoroti tingginya biaya pendidikan di Pringsewu. “Kami meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada pelajar berprestasi dengan menyediakan beasiswa,” ujarnya.
Aliansi BEM juga mempertanyakan masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Sidoarjo, Wates, Parerejo, Tambahrejo, dan daerah lainnya yang belum bisa teratasi.
“Sampai sekarang belum ada predikat yang jelas untuk Kabupaten Pringsewu, apakah sebagai kota pendidikan, kota wisata, atau lainnya,” ujar Oki.
BEM juga mengkritik ajang pemilihan Muli Mekhanai Pringsewu yang dinilai hanya sebagai acara seremonial tahunan tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Acara ini kurang bermutu dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah bagi pemenangnya. Justru hadiah lebih banyak dari sponsor, dan pemenangnya tidak diberdayakan,” jelas Ferdi.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua I DPRD, Maulana M Lahudin, menjelaskan bahwa kondisi APBD Pringsewu masih sangat terbatas, sekitar Rp1,2 triliun dan masuk kategori C. “Terkait pembangunan, Pringsewu belum memiliki kemampuan yang memadai karena PAD juga masih minim,” katanya.
Maulana merinci bahwa PAD Pringsewu hanya sekitar Rp147 miliar, sementara dari APBD sebesar Rp1,2 triliun, Rp610 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan Rp107 miliar untuk belanja modal. “Pembangunan fisik di PUPR sekitar Rp60 miliar yang dibagi untuk 9 kecamatan. Jadi bukan berarti Kecamatan Pagelaran Utara tidak tersentuh pembangunan, hanya saja masih terbatas sesuai kemampuan keuangan,” jelasnya.
Anggota Komisi IV, Nurul Ikhwan, menambahkan bahwa masalah banjir disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan biaya untuk pelebaran drainase sangat besar. “DPRD tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan masyarakat. Penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap, dan kami akan terus mendorong peningkatan PAD,” ujarnya.
Terkait pemilihan Muli Mekhanai, DPRD akan memanggil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. “Sekali lagi, semuanya bermuara pada anggaran. Saat ini APBD Pringsewu sedang tidak sehat alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan,” tutupnya. (WID)
