SAIBETIK- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi di era transformasi.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) I Tahun 2026 yang digelar di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan jajaran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), para rektor perguruan tinggi swasta dari berbagai daerah di Indonesia, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi.
Menurut Gubernur Mirza, kehadiran para pimpinan perguruan tinggi dari berbagai daerah merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat komunikasi dan membangun kerja sama yang lebih erat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar APTISI di Lampung. Terima kasih telah memilih Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan Rakernas APTISI Tahun 2026,” ujar Gubernur Mirza.
Kekayaan Daerah Harus Dibarengi SDM Unggul
Gubernur Mirza mengatakan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurutnya, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan Provinsi Lampung yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam cukup besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM dan pendidikan.
“PDRB yang tinggi belum tentu bisa memakmurkan masyarakat. Kekayaan suatu daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya SDM yang unggul,” tegasnya.
Lampung, lanjutnya, memiliki kekuatan besar pada sektor pangan dan pertanian. Berbagai komoditas seperti padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian daerah.
Namun demikian, potensi tersebut masih menghadapi persoalan rendahnya nilai tambah. Banyak komoditas asal Lampung yang keluar dari daerah dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali dalam bentuk produk olahan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.
“Kesuburan tanah tidak otomatis meningkatkan kualitas SDM. Karena itu, kita harus menghubungkan kekayaan sumber daya alam dengan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Menurut Gubernur Mirza, tantangan tersebut menjadi pekerjaan bersama, khususnya bagi pemerintah dan perguruan tinggi.
Pendidikan Harus Terhubung dengan Dunia Kerja
Gubernur Mirza juga menyoroti kesenjangan antara jumlah lulusan sekolah menengah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan desain pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi.
Ia menilai perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan dalam menciptakan peluang usaha.
“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” ujarnya.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mendorong perubahan struktur ekonomi Lampung agar lebih inklusif, terutama melalui penguatan hilirisasi komoditas dan penciptaan lapangan kerja hingga ke tingkat desa.
Ia mencontohkan potensi jagung yang tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi pakan ternak maupun berbagai produk turunannya. Demikian pula singkong, kopi, kakao, serta berbagai komoditas pertanian lainnya yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
“Kenapa hilirisasi belum maksimal dilakukan di desa? Salah satunya karena kita kekurangan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung ingin mendorong model pembangunan yang tidak hanya mengandalkan investasi besar, tetapi juga memperkuat industri skala kecil berbasis teknologi dan potensi lokal.
Dorong Lapangan Kerja Berbasis Desa
Dalam upaya mendorong terciptanya lapangan kerja berbasis desa, Gubernur Mirza mengungkapkan salah satu gagasan yang tengah didorong adalah pengembangan teknologi sederhana namun tepat guna di desa.
Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Dengan teknologi tersebut, produk pertanian dapat diolah terlebih dahulu di desa sebelum dipasarkan sehingga mampu memberikan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.
Menurutnya, teknologi yang diterapkan tidak selalu harus berasal dari luar negeri. Teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik komoditas, kondisi masyarakat, serta ekosistem ekonomi daerah.
“Teknologi dari luar belum tentu cocok dengan struktur yang ada di sini. Kita harus mampu mendesain teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan daerah kita sendiri,” ujarnya.
Gubernur Mirza berharap perguruan tinggi swasta dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut.
Ia menyampaikan sejumlah gagasan kerja sama, antara lain pengembangan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat, hingga berbagai program yang mendorong mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi untuk berkontribusi langsung di desa.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah program satu desa satu sarjana, khususnya untuk memperkuat ketersediaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.
Gubernur juga mengajak perguruan tinggi untuk mengembangkan model Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang lebih solutif. Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu tim untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat desa.
“Intinya sekarang kita harus mengembangkan desa. Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Kalau semuanya berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Gubernur Mirza juga menilai arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan kedaulatan pangan, mulai memberikan dampak positif bagi Lampung yang memiliki basis ekonomi pertanian cukup kuat.
Ia menyebut sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor pertanian, terutama komoditas padi, jagung, dan singkong. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi dan aktivitas ekonomi daerah.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa momentum tersebut harus diikuti dengan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Kita tidak boleh hanya menikmati harga komoditas yang bagus. Kita harus mendesain ulang struktur ekonomi agar masyarakat memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” katanya.
Menurutnya, pembangunan ekonomi ke depan harus diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga menjadi pelaku pengolahan dan pemilik nilai tambah.
Menutup sambutannya, Gubernur Mirza kembali menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta.
Ia mengajak seluruh perguruan tinggi agar tidak hanya melihat Lampung sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, tetapi sebagai ruang bersama untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan lapangan kerja.
“Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Mari kita satukan kekuatan itu untuk mempersiapkan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa perguruan tinggi sedang menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi dan kecerdasan artifisial atau AI.
Menurutnya, proses pembelajaran saat ini tidak lagi hanya berlangsung di ruang kelas. Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk melalui perkembangan teknologi digital dan media sosial.
“Dulu kita belajar hanya kepada dosen dan guru. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Karena itu, kampus harus mampu menyesuaikan diri,” katanya.
Budi menilai perguruan tinggi harus mulai mengubah paradigma pendidikan dari sekadar berorientasi pada proses pembelajaran menuju outcome-based education, yakni pendidikan yang menekankan pada capaian kompetensi dan hasil nyata yang dimiliki mahasiswa.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI berpotensi mengubah banyak jenis pekerjaan dan model pembelajaran secara cepat. Karena itu, perguruan tinggi harus berani melakukan inovasi dan tidak terjebak pada sistem pendidikan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, salah satu hal yang tetap menjadi kekuatan perguruan tinggi di tengah pesatnya perkembangan teknologi adalah pendidikan karakter dan akhlak.
“Perguruan tinggi yang akan tetap didatangi mahasiswa adalah kampus yang mampu mengajarkan akhlak,” ujarnya.
Budi berharap Rakernas APTISI menjadi ruang untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi disrupsi pendidikan tinggi, termasuk menyesuaikan regulasi, tata kelola, kurikulum, serta sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi.***
