SAIBETIK- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan keamanan.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media, Rabu (28/10/2026).
Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Keamanan dan kesejahteraan harus berjalan beriringan
Dudung mengatakan, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemulihan keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi yang kondusif dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.
Hengki tekankan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, BIN, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.
Menurut Hengki, dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah. Pemerintah daerah dan aparat perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki mengatakan, prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden bahwa keamanan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap unsur terkait harus bekerja bersama, terkoordinasi, dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujar Hengki.
Kapolda tegaskan profesionalisme dan kepentingan masyarakat
Hengki juga menegaskan bahwa personel Polri harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Menurut dia, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Polri harus tetap dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Kepala Binda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga menerima paparan mengenai kondisi keamanan Papua Barat Daya dari Komandan Korem 181/Praja Vira Tama, Brigjen TNI Slamet Riadi, serta Kepala Binda Papua Barat Daya, Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya. Keduanya memaparkan kondisi keamanan di wilayah tersebut yang disebut dalam keadaan kondusif.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua Barat Daya.***
