SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (27/04/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada kegiatan tersebut.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung, disampaikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mendagri menekankan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut mencakup integrasi perencanaan pembangunan, penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan reformasi birokrasi berbasis digital.
Selain itu, terdapat beberapa poin strategis yang menjadi perhatian, di antaranya pembangunan hijau yang berkelanjutan, transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta penguatan stabilitas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan iklim.
Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja baik dalam evaluasi tata kelola pemerintahan serta peningkatan kemandirian fiskal.
Di akhir kegiatan, Pemprov Lampung turut menyerahkan tali asih kepada ASN purna bakti Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Mei 2026 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
