SAIBETIK— Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan Gema Puan menyoroti capaian pemerintahan yang dinilai memuaskan 90% masyarakat. Namun, ada 10% catatan kritis yang dianggap harus menjadi fokus evaluasi serius Presiden agar pemerintahan tetap kredibel dan efektif. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (20/10/2025).
Tiga Kegagalan Strategis yang Harus Segera Dibenahi
Menurut Ridwan 98, tiga isu utama mendominasi catatan 10% kegagalan tersebut:
1. Peristiwa Agustus Kelam
Gema Puan menilai peristiwa yang terjadi pada Agustus lalu diduga bersifat terencana dan sistematis (by design). Hingga kini, aktor intelektual di balik insiden tersebut belum terungkap, dan belum ada langkah hukum tegas terhadap para pelaku utama. Ridwan menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi prioritas penyelidikan nasional, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penegakan aturan.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program unggulan Presiden untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah justru tercoreng oleh insiden keracunan massal yang melibatkan ribuan siswa di berbagai daerah. Gema Puan menilai kegagalan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen program. Hingga kini, belum ada tindakan hukum atau evaluasi serius terhadap yayasan maupun pengelola yang bertanggung jawab. Ridwan menekankan bahwa perlindungan anak dan kualitas program publik harus diutamakan, serta pihak yang lalai harus ditindak tegas.
3. Evaluasi Terhadap Pembantu Presiden
Ridwan menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap para pembantu Presiden — termasuk menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, dan komisaris BUMN. Menurut Gema Puan, mereka harus loyal, profesional, dan sepenuhnya tunduk pada Presiden Prabowo, bukan menjadi “titipan” pihak tertentu. Ridwan menegaskan, “Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan.” Evaluasi ini penting untuk memastikan birokrasi pemerintahan berjalan efektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Kritik Membangun Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Ridwan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Gema Puan bukanlah bentuk oposisi, melainkan tanggung jawab moral sebagai relawan dan pendukung pemerintah. Menurutnya, pengkritikan yang membangun merupakan bagian dari upaya bersama menciptakan pemerintahan transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang. Kritik adalah cara kami menjaga integritas dan mendukung Presiden agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa Presiden Prabowo justru menghargai kritik yang konstruktif karena hal itu menjadi bagian dari proses perbaikan pemerintahan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum, manajemen program publik, dan loyalitas birokrasi adalah fondasi penting untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing.
Gema Puan menilai bahwa meskipun 90% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo, 10% kegagalan yang tersisa mencakup isu strategis yang harus segera ditindaklanjuti: peristiwa Agustus Kelam, program MBG yang bermasalah, dan evaluasi menyeluruh terhadap pembantu Presiden. Ridwan menekankan bahwa langkah tegas, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kredibilitas pemerintahan dan menumbuhkan kepercayaan publik.***
