SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menerima hasil pembinaan dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) RI yang mencatat sejumlah temuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikan dalam rapat exit meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekdaprov Lampung didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat juga dihadiri Tim Itjen Kemendagri yang memaparkan hasil pengawasan selama 5–12 Mei 2026.
26 Temuan Pengawasan Kemendagri
Inspektorat Jenderal Kemendagri mencatat total 26 temuan yang terbagi dalam tiga kategori, yakni temuan umum, teknis, dan pengawasan program strategis nasional.
Pada kategori umum, temuan mencakup pengelolaan pendapatan daerah, pengawasan aset yang belum tertib, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum optimal di sejumlah sektor.
Sementara pada aspek teknis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung dinilai belum optimal menjalankan tugas karena belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) terpadu.
Untuk program strategis nasional, beberapa indikator seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan nilai tukar petani di sejumlah daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Sekdaprov Minta OPD Segera Tindak Lanjut
Menanggapi hasil tersebut, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa seluruh temuan harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Ia meminta setiap kepala OPD melakukan langkah perbaikan dan melaporkan progres secara berkala kepada Inspektorat Provinsi Lampung.
“Ini semua sudah menjadi catatan penting. Saya minta segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD,” tegasnya.
Sekdaprov juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Lampung untuk melakukan monitoring langsung terhadap perkembangan tindak lanjut di setiap OPD.
Monitoring dan Evaluasi Berkala
Marindo Kurniawan meminta adanya evaluasi rutin dalam waktu dekat untuk memastikan seluruh temuan dapat diselesaikan secara terukur.
“Saya minta satu bulan ke depan ada ekspos progres tindak lanjut. Kita akan lihat sejauh mana perbaikan dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hasil pengawasan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Lampung agar lebih akuntabel dan efektif.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Itjen Kemendagri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
Melalui langkah ini, Pemprov Lampung berharap pengelolaan aset, pelayanan dasar, serta pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***
