SAIBETIK- 20 tahun Partai Golkar dan Demokrat menguasai Kabupaten Way Kanan, namun target Pendapatan Asli Daerah-nya (PAD) masih sangat bergantung pada pajak dan retribusi dengan total 92,99%.
Buktinya tertera pada Pasal 4 Perda Way Kanan Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang menerapkan digitalisasi, telah Bupati Ayu Asalasiyah tanda tangan.
Padahal berdasarkan RPJMD 2025-2029, kabupaten yang selama 10-15 tahun mendatang menjadi wilayah kekuasaan kakak beradik keluarga Raden Kalbadi ini memiliki area pertanian dan perkebunan hingga pertambangan.
Untuk pertanian pada tahun 2024, jumlah produksi Padi Sawah Way Kanan mencapai 188.516 Ton dari 34.470 Hektare dan panen Jagungnya mencapai 98.420 Ton dari 21.881 Hektare, kemudian ada Ubi Kayu yang dari 6.251 Hektare menghasilkan 248.664 Ton serta dari luas 517 Hektare menghasilkan 667 ton Kacang Kedelai.
Belum lagi berbicara sektor perkebunan. Daerah ini menghasilkan 8.476 Ton Kopi, menghasilkan 26.932 Ton Sawit hingga menghasilkan 52.602 Ton Karet pertahun dan 1.825 Ton Lada.
Sapi Potong, Kerbau Kambing, Domba, Babi, Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik dengan jumlah puluhan ribu hingga ratusan ribu populasi juga mengisi ekonomi Way Kanan.
Sementara dari sektor pertambangan, Pemkab masih belum mengetahui pasti potensinya.
Namun, 16 perusahaan tercatat dalam data Dinas ESDM Provinsi Lampung tahun 2021 telah menambang Emas, Andesit dan Mangan di daerah yang selama selama 20 tahun menjadi kekuasaan politik Golkar maupun Demokrat.
Lantas bagaimana partai dan keluarga itu meningkatkan daya saing daerah berdasarkan power otonomi jika pajak dan retribusi masih mendominasi PAD dengan 46,19% dan 46,80%– sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah direncanakan hanya 4,60% dan lain-lain pendapatan asli daerah hanya 2,40% dari total rencana PAD sekitar 99.910 Miliar Rupiah.***
