BANDAR LAMPUNG, Saibetik.com – Aliansi Lampung Memanggil (ALM) kembali menggelar aksi damai, memantau janji Gubernur dan DPRD Lampung yang akan merealisasikan tuntutan mahasiswa kepada Presiden.
Kegiatan yang digelar di Bundaran Adipura tugu Gajah itu dihadiri 500 massa, lebih sedikit dari peserta orasi pada Long March ke Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Lampung.
Dalam orasi ini, massa ALM menyampaikan hal sama terkait adanya kebijakan ekonomi-politik yang memberatkan rakyat. Misalnya, terbitnya UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 (Omnibus Law), Kenaikan harga minyak dan Harga BBM dan lainnya.
Humas Aliansi Lampung Memanggil Dika memaparkan penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2022 tidak menjawab tuntutan kesejahteraan buruh, ditambah Permenaker berupaya mencabut hak jaminan hari tua (JHT) buruh.
“Membuat buruh rentan di PHK sepihak dari perusahaan. Selain itu sistem kerja outsourcing yang menghilangkan jaminan hak buruh, praktek unior busting di banyak perusahaan yang mengakibatkan kekuatan politik buruh semakin lemah,” tuturnya.
Dika menyebut, kondisi ekonomi rakyat di Indonesia juga sedang dalam masa kritis. Lantaran terjadinya kenaikan harga minyak goreng dan BBM.
“Kenaikan bahan bakar tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap kenaikan bahan pokok dan daya konsumsi masyarakat. Setelah kenaikan bahan bakar non subsidi, pemerintah juga menanggulangi inflasi dengan menaikkan harga pertalite-solar, LPG 3 Kg dan listrik,” ungkapnya.
Namun, menurutnya, saat kondisi multi krisis Pemerintah tetap melakukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, mega proyek tersebut membutuhkan anggaran Rp. 466 Triliun.
“Yang mana, sumber pendanaan itu akan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp254,4 triliun, kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Rp89,5 triliun, dan dari pihak swasta Rp122,1 triliun,” jelasnya.
Ia menyebut, hal yang diinginkan masyarakat membutuhkan jaminan kehidupan sosial. Berupa Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Agraria, pangan, dan lainnya.
“Seharusnya pemerintah atau negara bisa bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat hari ini, di tengah biaya pendidikan, kesehatan bahkan harga komoditas yang semakin tinggi, tetapi absennya negara dalam tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat semakin memperlihatkan bahwa kegagalan rezim oligarki hari ini jelas tidak berpihak pada rakyat, maka dari itu untuk mersepon isu yang berkembang serta kondisi hari ini,” pungkasnya.
Laporan Siska Purnama
