SAIBETIK— Bantuan pangan untuk warga Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, sempat menuai sorotan usai ditemukannya sejumlah karung beras yang berkutu. Namun, Bulog bersama Pemkab Lampung Selatan dan Dinas Pangan bergerak cepat dengan melakukan klarifikasi sekaligus penggantian beras di Balai Desa Bumi Restu pada Senin pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Cabang Bulog Fedrial Farhan, perwakilan Dinas Pangan Puji Astuti, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparat desa, dan sejumlah awak media. Langkah ini diambil untuk memastikan keterbukaan informasi sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas bantuan pangan yang diterima masyarakat.
Bantuan beras yang disalurkan untuk 890 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini merupakan bagian dari program bersama antara Pemkab Lampung Selatan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk bulan Juni dan Juli. Masing-masing keluarga menerima 10 kilogram beras.
Dari ribuan karung yang dikirim, hanya ditemukan tujuh karung dengan jumlah kutu yang sangat minim, yakni satu hingga dua ekor per karung. Meski demikian, pihak Bulog tidak tinggal diam.
“Kami sangat menyesalkan adanya temuan ini dan langsung melakukan penggantian hari ini juga. Beras baru yang layak konsumsi sudah disalurkan,” kata Fedrial Farhan.
Bulog bersama Dinas Pangan juga akan memperketat proses sortir dan pengecekan kualitas sebelum pengiriman bantuan ke desa-desa lainnya. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi tambahan kepada pendamping PKH agar kejadian serupa tidak terulang.
Kegiatan penggantian beras juga mendapat pengawasan langsung dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan layanan publik berjalan dengan baik.
Aparat desa juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemui hal serupa di masa mendatang. “Ini bantuan dari negara. Harus sampai dalam kondisi layak. Jika ada masalah, segera lapor agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ujar salah satu aparat setempat.
Respons cepat dan keterbukaan ini diapresiasi warga. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan distribusi bantuan pangan ke depan bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.***
