SAIBETIK- Praktisi hukum Hendri Adriansyah, S.H., M.H., mengusulkan dua tokoh nasional, Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad, untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Hendri, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, stabilitas politik nasional, serta efektivitas koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Ia menilai Puan dan Dasco memiliki latar belakang kepemimpinan yang berbeda, tetapi sama-sama mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan negara dan dinamika politik parlemen.
Dua nama tersebut, kata Hendri, dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon yang akan diajukan melalui mekanisme konstitusional.
Puan Maharani Dinilai Memiliki Pengalaman di Eksekutif dan Legislatif
Hendri menyoroti pengalaman Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014–2019.
Menurutnya, pengalaman Puan di lingkungan eksekutif dan legislatif menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan calon Wakil Presiden.
Saat menjabat sebagai menteri koordinator, Puan memiliki pengalaman dalam koordinasi kebijakan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, kiprahnya memimpin DPR memberikan pengalaman dalam proses legislasi, pengawasan pemerintah, serta hubungan antarlembaga negara.
Hendri juga menilai latar belakang Puan sebagai tokoh PDI Perjuangan relevan untuk dibahas dalam konteks komunikasi politik antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik di parlemen.
Ia berpandangan, kehadiran tokoh yang memiliki pengalaman lintas lembaga negara dapat membuka ruang komunikasi lebih luas antara pemerintah, parlemen, dan kelompok politik dengan pandangan berbeda.
Meski demikian, Hendri mengingatkan bahwa hubungan politik yang konstruktif tidak boleh menghilangkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Stabilitas pemerintahan, menurutnya, harus tetap berjalan beriringan dengan prinsip demokrasi dan mekanisme pengawasan kekuasaan.
Dasco Disorot karena Pengalaman Komunikasi Politik
Selain Puan, Hendri mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan sebagai alternatif calon Wakil Presiden.
Ia menyoroti posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Menurut Hendri, pengalaman Dasco dalam kepemimpinan parlemen dan struktur Partai Gerindra menjadi faktor yang relevan untuk dikaji, terutama terkait kebutuhan koordinasi politik pemerintahan Presiden Prabowo.
Pengalaman Dasco dalam pembahasan berbagai persoalan politik dan hubungan kelembagaan dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai peran seorang Wakil Presiden dalam membantu Presiden membangun komunikasi dengan DPR.
Hendri juga mengaitkan pengalaman tersebut dengan konsep buffer power, yakni fungsi penyangga politik yang dapat membantu meredam ketegangan, memperlancar komunikasi, dan menjaga koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, ia menegaskan bahwa fungsi tersebut bukan berarti Wakil Presiden membangun pusat kekuasaan tersendiri. Peran Wakil Presiden tetap harus dijalankan sesuai pembagian tugas dan kewenangan konstitusional.
Puan dan Dasco Mewakili Latar Belakang Politik Berbeda
Hendri menjelaskan, penyebutan Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad didasarkan pada perbedaan pengalaman serta latar belakang politik keduanya.
Puan memiliki pengalaman sebagai mantan menteri koordinator dan Ketua DPR RI, serta berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Dasco merupakan pimpinan DPR RI dan pengurus utama Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hendri, perbedaan tersebut dapat menjadi bahan kajian Presiden dalam mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, mulai dari kesinambungan kebijakan, komunikasi lintas partai, hingga koordinasi politik di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pertimbangan terhadap calon Wakil Presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada latar belakang partai politik.
Integritas, komitmen terhadap konstitusi, kemampuan menjalankan tugas kenegaraan, serta kepentingan nasional juga harus menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Diatur Konstitusi
Dari perspektif hukum tata negara, Hendri mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon, sedangkan pemilihan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Hendri menilai ketentuan tersebut menjadi landasan penting agar proses pergantian pejabat negara berjalan sesuai konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, usulan nama Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan pandangan pribadi sebagai praktisi hukum. Usulan tersebut bukan keputusan resmi Presiden dan tidak berarti kedua tokoh telah menyatakan kesediaan untuk dicalonkan.
Hendri berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan menghormati konstitusi, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, serta menjaga kesinambungan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Prabowo Subianto.
Baginya, pembahasan mengenai calon Wakil Presiden tidak seharusnya berhenti pada nama dan latar belakang partai politik. Hal yang tidak kalah penting adalah komitmen terhadap kewajiban konstitusional, persatuan bangsa, dan upaya membantu Presiden menghadapi berbagai tantangan nasional.***
