SAIBETIK- Indonesia menghadapi ancaman bencana yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.304 kejadian bencana terjadi di Indonesia sejak awal tahun hingga 6 November 2026.
Tingginya jumlah bencana tersebut menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan. Penataan ruang tidak cukup hanya mengatur ketersediaan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi ancaman bencana serta keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran penting untuk mengenali potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu.
94,27 Persen Bencana Bersifat Hidrometeorologi
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sebanyak 94,27 persen kejadian bencana sepanjang 2026 merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya termasuk bencana geologi.
Kejadian bencana didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah memperhitungkan karakteristik lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Dalu menilai penataan ruang harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, bukan hanya instrumen untuk menentukan lokasi pembangunan. Perencanaan wilayah juga perlu memperhatikan tingkat risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan kawasan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak justru meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
PP Nomor 34 Tahun 2026 Atur Penataan Ruang Berbasis Risiko
Upaya memperkuat penataan ruang berbasis risiko disebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dalam regulasi tersebut, penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota diarahkan untuk memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
RTR juga tidak hanya menjadi pedoman dalam tahap prabencana, tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana perlu dimasukkan dalam dokumen tata ruang. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dijalankan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar risiko bencana.
Suyus turut menjelaskan bahwa PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan ruang bagi perubahan tata ruang secara parsial untuk menyesuaikan kebutuhan kebijakan tertentu.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus.
Tata Ruang Jadi Acuan Penanganan Bencana
Pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Dalam pidato tersebut, tata ruang disebut memiliki peran lebih luas daripada sekadar landasan mitigasi. Dokumen perencanaan wilayah juga dapat menjadi acuan untuk menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian ketika bencana terjadi.
Setelah bencana, tata ruang juga menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar wilayah yang terdampak dapat dibangun kembali dengan memperhatikan aspek keselamatan.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Kolaborasi Diperlukan untuk Mewujudkan Wilayah Tangguh
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi swasta.
Melalui kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan semakin meningkat.
Perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan dapat menghasilkan wilayah yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta mampu menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.***
