SAIBETIK- Upaya mengatasi interaksi negatif antara manusia dan satwa di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus diperkuat. Brigjen TNI Sriyanto memimpin langsung eksekusi pembangunan infrastruktur mitigasi dan penanganan interaksi negatif Gajah Sumatra di lapangan.
Melalui komando operasional Komite Gabungan, Brigjen TNI Sriyanto mengawal penerapan standar teknis konstruksi secara presisi guna memastikan efektivitas pembatas fisik kawasan.
Mewakili pelaksana lapangan dan Komite Gabungan, Brigjen TNI Sriyanto menegaskan spesifikasi teknik diterapkan secara ketat pada seluruh bangunan fisik di area perbatasan.
Hal tersebut disampaikan saat Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama delegasi Kedutaan Besar Norwegia mengunjungi Pusat Konservasi Gajah (PKG) Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Minggu (20/9/2026).
Kunjungan tersebut turut didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Ahmad Zainuddin.
“Konstruksi pembatas dirancang memiliki tinggi minimal 2 meter di atas permukaan air saat kondisi pasang atau banjir, memiliki kemiringan 60 derajat agar gajah tidak dapat memanjat, serta dibangun menggunakan beton bertulang yang mampu menahan beban gajah jantan hingga 5 ton,” jelas Brigjen TNI Sriyanto mengenai kriteria teknis pembatas fisik tersebut.
Selain itu, fondasi bangunan diperkuat dengan pasangan batu atau revetment/riprap untuk menahan erosi akibat kecepatan arus sungai hingga 2 meter per detik pada musim banjir. Infrastruktur tersebut juga didukung jaringan jalan tanggul serta kondisi tanah yang kokoh.
Di bawah kepemimpinan eksekusi lapangan tersebut, Komite Gabungan menyelesaikan serangkaian pengerjaan fisik berskala besar.
Pengerjaan tersebut meliputi pagar pembatas dari pipa baja sepanjang 19.600 meter, kanal dan tanggul berdinding beton pracetak sepanjang 23.335 meter, serta kanal dan tanggul biasa sepanjang 76.526 meter.
Pengamanan kawasan juga diperketat melalui pemasangan pagar H-Beam berlistrik sepanjang 18.420 meter, pagar H-Beam non-listrik sepanjang 22.930 meter, pagar sekat gajah jantan berlistrik sepanjang 19.165 meter, pagar sekat pipa baja gajah jantan sepanjang 22.159 meter, serta sekat pipa baja kawasan gajah betina sepanjang 8.755 meter.
Proyek tersebut turut didukung pemasangan matras beton sepanjang 53.800 meter, perkerasan jalan tanggul sepanjang 21.553 meter, pembangunan 7 unit jembatan ARMCO, serta pembukaan jalan akses sepanjang 38.982 meter.
Brigjen TNI Sriyanto juga mengoordinasikan pengerjaan fasilitas pendukung pengawasan serta mobilisasi personel di lapangan.
Infrastruktur pemantauan yang dibangun meliputi 15 unit pos pantau beton, 10 unit pos pantau modular dua lantai, 4 unit pintu gerbang gading, 4 unit viewing deck, menara pandang setinggi 43 meter, skywalk berukuran 797 m x 5 m x 7 m, serta canopy trail sepanjang 1.447 meter.
Operasional pemantauan diperkuat dengan pengadaan 15 unit drone, 4 unit kapal patroli, 30 unit sepeda motor trail 150cc, 4 unit kendaraan double cabin 4×4, dan 1 unit kendaraan roda empat.
Mobilisasi lapangan tersebut melibatkan total 3.091 personel. Mereka terdiri atas 64 personel Kodam XXI/RI, 12 personel Kementerian Kehutanan, 6 personel Pemprov Lampung, 14 personel Polda Lampung, 59 personel Balai TNWK, akademisi yang terdiri dari 11 UNILA, 25 ITERA, dan 12 POLINELA, 7 tenaga ahli, serta 2.881 personel dari elemen masyarakat dan instansi pendukung lainnya.
Aksi taktis Komite Gabungan di lapangan berjalan selaras dengan payung kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., menjelaskan landasan strategis pembangunan sistem pembatas fisik di kawasan seluas sekitar 125.000 hektare tersebut.
“Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup gajah serta meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Way Kambas,” ungkap Dirjen KSDAE mewakili Menhut RI Raja Juli Antoni.
Di hadapan delegasi Kedubes Norwegia, Prof. Satyawan menjelaskan bahwa dinamika konflik berakar dari sejarah transmigrasi Orde Baru dari Jawa ke Lampung yang mengambil alih habitat asli gajah.
Menurutnya, gajah memiliki daya ingat kuat sehingga kerap berusaha kembali ke area yang kini telah menjadi pemukiman dan lahan pertanian.
Kebijakan pemerintah berfokus membatasi pergerakan populasi gajah sekitar 150–170 ekor, termasuk sekitar 60 ekor gajah jinak di PKG dan ERU, agar tidak keluar kawasan.
Pada saat yang sama, gajah tetap diberikan kebebasan bergerak di dalam kawasan melalui pelepasan rantai secara bertahap, penyediaan air bersih dan pakan berstandar tinggi seperti di Thailand dan India, serta pemberdayaan ekonomi warga melalui ekowisata.
Untuk menunjang kesejahteraan satwa di dalam kawasan, tim lapangan menyiapkan 46 unit shelter gajah jantan, 8 shelter gajah betina, 58 unit bak air minum gajah, penanaman 20.000 bibit serai merah, serta penangkaran 900 koloni lebah.
Ke depan, Komite Gabungan menyusun sejumlah rencana tindak lanjut. Di antaranya pengembangan program Dapur Gajah, pembangunan PKG Command Center, konversi rumah peneliti menjadi klinik gajah, integrasi seksi gajah ERU, serta penambahan jembatan Armco MPP di Desa Tambah Dadi dan jembatan baja 25 meter di Desa Kali Batin.***
