SAIBETIK — Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau, Mabes TNI menggelar sosialisasi pencegahan karhutla di Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Selasa (1/9/2026). Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan pencegahan sejak dini terhadap ancaman kebakaran.
Tim penyuluh Karhutla dari Mabes TNI hadir dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko selaku ketua tim. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo, SH, jajaran Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan karhutla, terlebih kondisi cuaca yang saat ini relatif panas akibat musim kemarau.
Menurutnya, potensi kebakaran harus diantisipasi secara bersama-sama. Pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api.
“Penanganan Karhutla di Pringsewu jangan sampai terjadi. Karena itu kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong agar Karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu sejauh ini tercatat memiliki dua titik hotspot.
Meski jumlah tersebut relatif terbatas, Tri Handoko meminta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tidak menurunkan tingkat kewaspadaan.
“Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan. Caranya dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik di tempat pengajian maupun melalui media sosial,” pesannya.
Keluhan Warga: Damkar Dinilai Lambat dan Peralatan Belum Maksimal
Sesi tanya jawab dalam sosialisasi tersebut turut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, khususnya terkait pelayanan pemadam kebakaran (Damkar).
Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur mengeluhkan lambannya penanganan petugas Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
Selain persoalan waktu respons, ia juga menyoroti kondisi peralatan pemadam kebakaran yang dinilai belum memadai.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada kendaraan pemadam belum maksimal sehingga semburan air kurang kuat ketika digunakan untuk memadamkan api.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno.
Keduanya menyebut mobil Damkar membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba ketika terjadi kebakaran dan masyarakat membutuhkan penanganan segera.
Untuk mempercepat respons, mereka mengusulkan agar kendaraan Damkar dapat ditempatkan di setiap kecamatan.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat perkembangan permukiman di wilayah Pringsewu yang semakin padat. Dengan adanya armada di masing-masing kecamatan, waktu tempuh menuju lokasi kebakaran diharapkan bisa dipangkas.
DPRD Minta Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar, Anton Subagiyo, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Ia mendorong agar kebutuhan Damkar masuk dalam skala prioritas penganggaran daerah, mengingat ancaman kebakaran dapat meningkat selama musim kemarau.
“Apalagi kemarau tahun 2026 ini diperkirakan bisa berlangsung hingga Desember,” kata Anton.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan tersebut dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
Penguatan anggaran, kata dia, diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Pringsewu.
Anton juga mengingatkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Mobil Damkar merupakan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi harus memiliki kualifikasi terbaik,” tegasnya.
Sosialisasi yang digelar Mabes TNI tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, aparat terkait, pemerintah pekon, serta masyarakat dalam menghadapi potensi karhutla.
Dengan kondisi cuaca panas dan musim kemarau yang masih berlangsung, kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
