SAIBETIK- Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mendorong percepatan realisasi program hilirisasi tebu di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dengan target tanam mencapai 2.800 hektare pada tahun 2026.
Program tersebut mencakup perluasan areal tanam baru maupun bongkar ratoon sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan energi nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pj. Hilirisasi Tebu Lampung-Sumsel sekaligus Kepala BBPPTP Medan, Kus Haryanto, mengatakan pihaknya siap mengawal percepatan program hilirisasi tebu di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara.
“Dengan semangat baru kita dorong percepatan proses tanam program hilirisasi tanaman tebu di Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Lampung Utara khususnya,” ujar Kus Haryanto saat rapat koordinasi percepatan hilirisasi tebu di Wisma Tamu I PG Bunga Mayang, Kamis (21/5/2026).
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Perkebunan Lampung Desti Arisandi, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Disbunnak M Rizki, pihak perusahaan PG Bunga Mayang, Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian, serta kelompok tani.
Menurut Kus Haryanto, program hilirisasi tebu tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sektor energi melalui pengembangan bioetanol berbahan baku tebu.
Ia menegaskan pemerintah juga menggandeng aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan hingga kepolisian, untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai aturan.
“Kita sudah menjalin kerja sama dengan pihak kejaksaan mulai dari Kejagung, Kejati sampai kejari dalam pembinaan. Untuk kepolisian juga akan segera dilibatkan guna mengawal program ini,” katanya.
Kus juga memastikan program hilirisasi tebu diberikan secara gratis kepada petani dan seluruh bantuan harus tepat sasaran.
“Program ini diberikan secara cuma-cuma (gratis), dijamin. Kalau ada pembiayaan berlebih harus dikembalikan,” tegasnya.
Ia menyebut komoditas tebu saat ini menjadi pilihan menjanjikan bagi masyarakat Lampung Utara dibandingkan komoditas lain seperti singkong. Sebab hasil panen tebu dipastikan terserap pemerintah melalui pabrik gula yang ditunjuk.
“Kalau tebu ini program pemerintah, berapapun hasil panennya pasti ditampung. Harga juga relatif stabil karena didukung pengembangan bioetanol,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Semusim Direktorat Tani Semusim dan Tahunan Ditjen Perkebunan Kementan RI, Wahyudi, mengatakan pemerintah akan membantu kebutuhan pembiayaan petani selama masa perawatan tanaman hingga panen.
“Termasuk hasil panen, berapapun siap ditampung melalui pabrik-pabrik yang ditunjuk pemerintah,” katanya.
Meski demikian, sejumlah petani mengaku masih menghadapi tantangan dalam pengembangan tebu, terutama terkait biaya perawatan, pupuk, dan akses pembiayaan usaha.
Petani asal Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Syarifudin, mengatakan perawatan tanaman tebu membutuhkan biaya besar mulai dari penyiangan hingga pemupukan.
“Masalahnya bukan hanya tanam, tapi perawatannya juga perlu biaya. Kalau perawatannya asal, hasilnya kurang maksimal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Andre, petani asal Desa Handuyang Ratu. Ia berharap pemerintah memberikan kepastian dan pendampingan terhadap petani yang mengelola lahan HGU agar lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di sisi lain, beberapa petani mengaku mulai tergoda beralih ke komoditas singkong karena harga jual yang sedang tinggi.
Meski begitu, sebagian petani tetap mengapresiasi program hilirisasi tebu karena dinilai cukup membantu, terutama dari sisi bantuan bibit dan biaya tanam.
“Untuk HOK kami menerima sekitar Rp3,6 juta per hektare dan itu direalisasikan semua,” ujar salah satu petani.***
