SAIBETIK- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu sinkronisasi tata ruang, percepatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional tersebut.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan rencana induk agar proyek ini tidak hanya terlihat secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ossy menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini tengah direvisi dan telah mengakomodasi rencana pembangunan perlindungan pesisir, termasuk proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, percepatan tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun daratan.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan bahwa ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan infrastruktur Pantura Jawa Terpadu.
“Kami juga mendorong penguatan working group lintas kementerian dan lembaga agar integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) sekaligus Ketua Dewan Pengarah BOP Pantura Jawa, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial, harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” tegas AHY.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.***
