SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah antisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada pengawasan lapangan, stabilitas pasokan, serta mitigasi dini terhadap kenaikan harga sekecil apa pun.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan kesiapan menghadapi potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadan. Komitmen itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).
Pemerintah daerah diminta respons cepat terhadap kenaikan harga
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Bani Ispriyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap meningkatkan pengawasan harga dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasar menjelang Ramadan.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kenaikan harga sekecil apa pun di lapangan.
Ia menegaskan bahwa setiap kenaikan harga di atas ketentuan harus segera ditelusuri penyebabnya agar tidak memicu lonjakan lanjutan.
“Kenaikan kecil tidak boleh diabaikan. Jika dibiarkan, besok bisa naik lagi. Setiap kenaikan harus segera didalami penyebabnya,” ujarnya.
Data BPS sinyal awal kenaikan harga
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) meluas di berbagai wilayah pada minggu kedua Februari 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ateng Hartono menyebutkan bahwa jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH meningkat signifikan dibanding pekan sebelumnya.
Komoditas cabai rawit dan daging ayam ras menjadi pemicu utama kenaikan harga di berbagai daerah. Selain itu, beras juga menunjukkan tren peningkatan sebaran harga di sejumlah kabupaten/kota.
Langkah pengendalian inflasi daerah
Pemprov Lampung menindaklanjuti hasil rakor dengan memperkuat pengawasan harga di pasar, memastikan kelancaran distribusi pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Bulog, dinas perdagangan, dan aparat terkait.
Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah mitigasi berbasis data guna menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas harga pangan selama Ramadan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Lampung menjelang momentum permintaan tinggi.***
