SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026 bersama unsur TNI dan Polri guna memperkuat kinerja pelayanan publik serta menjaga stabilitas wilayah. Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026), disaksikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan.
Instrumen Strategis Penguatan Layanan Publik
Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Plt Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, bersama unsur TNI–Polri, termasuk Pangdam XXI/Radin Inten Kristomei Sianturi dan Danrem 043/Garuda Hitam Haryantana.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan hibah daerah merupakan instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi vertikal dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penandatanganan hibah daerah ini menjadi wujud komitmen memperkuat kapasitas TNI dan Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.
Sinergi Daerah dan Aparat Perkuat Stabilitas Wilayah
Menurut Gubernur, hibah daerah 2026 diarahkan untuk mendukung peningkatan sarana prasarana, kesiapan operasional, serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berharap pemanfaatan hibah berjalan akuntabel dan berdampak nyata bagi keamanan serta kesejahteraan publik.
Pangdam XXI/Radin Inten Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa hibah daerah menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI–Polri dalam menjawab tantangan pembangunan.
“Dukungan hibah daerah akan dimanfaatkan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran untuk memperkuat stabilitas wilayah dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi Hadapi Tantangan Pembangunan
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dinilai penting dalam menghadapi berbagai agenda strategis daerah, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
Melalui hibah daerah 2026, Pemprov Lampung menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
Sinergi kelembagaan ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dan aparat negara dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung percepatan pembangunan daerah.***
