SAIBETIK- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen menekan angka putus sekolah hingga nol pada 2026 melalui penguatan evaluasi program strategis pendidikan dan penelusuran data peserta didik secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten/kota. Penegasan ini disampaikan dalam rapat evaluasi kebijakan pendidikan di Bandarlampung, Rabu (18/2/2026).
Fokus Mitigasi Risiko dan Ketepatan Target
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan seluruh program pendidikan harus berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, disertai langkah mitigasi terhadap kendala ekonomi maupun sosial di lapangan.
“Kita memastikan program-program pendidikan berjalan sesuai track dan targetnya. Kita juga melakukan perencanaan mitigasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai faktor pemicu putus sekolah harus diantisipasi sejak dini agar setiap anak tetap berada dalam sistem pendidikan formal maupun alternatif.
Penelusuran Data Siswa Berbasis Perbandingan Angka
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan pihaknya akan melakukan penelusuran data siswa secara sistematis dengan membandingkan jumlah peserta didik masuk sekolah dan jumlah lulusan tiap tahun.
“Jika ada selisih antara siswa masuk dan yang lulus, maka itu akan ditelusuri penyebabnya, apakah faktor ekonomi, sosial, atau akses pendidikan,” jelasnya.
Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan tiga jalur layanan pendidikan bagi siswa yang tidak melanjutkan sekolah, yaitu melalui PKBM, pembelajaran jarak jauh, dan SMA Terbuka.
Pemetaan Sosial Ekonomi dan Validasi Partisipasi Pendidikan
Selain penelusuran data peserta didik, Pemprov Lampung juga melakukan pencacahan ulang angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi kasar (APK) guna memperoleh gambaran riil kondisi pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota.
Koordinasi lintas sektor dilakukan bersama dinas sosial untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi. Pendekatan ini bertujuan memastikan faktor ekonomi sebagai penyebab putus sekolah dapat diintervensi secara tepat.
Pemerintah menilai langkah berbasis data ini penting untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak Lampung
Penguatan kebijakan pendidikan menuju nol putus sekolah menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Pemerintah menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa hambatan ekonomi maupun sosial.
Upaya terintegrasi antara validasi data, intervensi sosial, serta alternatif layanan pendidikan diharapkan mampu memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan berkelanjutan.
