SAIBETIK– Partai Golkar menghadapi sorotan tajam dan dinamika internal pasca-penetapan tersangka Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Bandar Lampung. Sorotan ini menimbulkan perdebatan di kalangan kader dan publik, terkait kepemimpinan partai di tingkat provinsi dan kota.
Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan Ardito Wijaya sebagai tersangka dugaan gratifikasi proyek untuk pelunasan utang kampanye Pilkada 2024. Kejadian ini memunculkan tekanan bagi Ketua Golkar Lampung, Hanan A Rozak, yang resmi menjabat pada 31 Agustus 2025. Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis (11/12/2025), Hanan menyatakan bahwa Ardito merupakan kader baru Golkar yang sebelumnya berasal dari partai lain. “Keberadaan Saudara Ardito Wijaya di Golkar itu baru saja bergabung. Sebelumnya yang bersangkutan ketua dari salah satu partai politik di Kabupaten Lamteng. Saat pencalonan Pilkada lalu, yang bersangkutan juga diusung partai lain, bukan Partai Golkar,” ujarnya.
Pernyataan Hanan ini menimbulkan kontroversi, terutama bagi kader senior Golkar, M. Alzier Dianis Thabranie. Ia menilai kepemimpinan Hanan dalam menghadapi kasus OTT Ardito kurang tegas. “Jadi pemimpin itu memang tak gampang. Tidak boleh yang karbitan. Baru ada masalah ini saja, sudah cuci tangan, lepas tanggung jawab, seperti tak kenal. Bilang Ardito Wijaya kader baru. Padahal yang mengajaknya masuk Golkar dan jadi pengurus itu siapa. Kan Hanan sendiri. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji. Lah sekarang, begitu ada masalah hukum, langsung lepas tanggung-jawab. Sikap inikan sangat memalukan dan tidak ksatria,” tegas Alzier.
Selain sorotan kasus hukum, Golkar juga menghadapi perpecahan jelang Musda XI DPD Kota Bandar Lampung yang dijadwalkan pada Minggu, 14 Desember 2025. Musda batal karena terjadi peralihan pemilik suara di tingkat pimpinan kecamatan, dari dukungan awal kepada Benny Nauly Mansyur ke Handitya Narapati: Putra Sjachroedin ZP. Peralihan dukungan ini menimbulkan polemik baru, yang berpotensi memecah keutuhan DPD Golkar Kota Bandar Lampung.
Ketua DP AMPG Kota Bandar Lampung, G. Miftahul Huda, menyatakan meski menghadapi ancaman pencopotan bagi kader yang mendukung Handitya, pihaknya tetap solid. “Adanya ancaman ini justru membuat kami semakin solid dan berkonsolidasi,” ujarnya pada Minggu (14/12/2025).
Meski menghadapi tekanan internal dan kasus hukum kadernya, Golkar tetap dianggap partai legendaris yang tangguh. Keberadaan kader-kader intelektual yang berpengalaman diyakini mampu menjaga eksistensi dan adaptasi partai di tengah perubahan politik dan dinamika sosial yang kompleks.***
