SAIBETIK – Provinsi Lampung mendapatkan apresiasi khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, setelah tercatat masuk zona hijau dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga September 2025. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (20/10/2025), yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Rapat ini juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dan menstabilkan inflasi. Mendagri menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah merupakan kunci untuk menggerakkan perekonomian di tingkat lokal dan nasional.
“Mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak optimal apabila dua motor utamanya berfungsi dengan baik: sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah, melalui realisasi APBN dan APBD, berperan besar dalam mendorong peredaran uang di masyarakat dan menstimulasi kegiatan ekonomi,” ujar Mendagri.
Tito mengungkapkan, total APBD seluruh Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, terdiri dari dana transfer pusat sebesar Rp919 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42 triliun. Pemerintah pusat terus memantau kinerja pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Daerah dengan kinerja baik akan diberikan apresiasi dan insentif, sedangkan daerah dengan serapan rendah akan mendapat pendampingan percepatan.
Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 70,27 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 67 persen. Namun realisasi belanja daerah baru 56,07 persen, sedikit menurun dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 57,20 persen. Mendagri menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar sirkulasi ekonomi lokal berjalan optimal.
“Daerah dengan pendapatan tinggi seharusnya memiliki belanja yang juga tinggi. Belanja pemerintah daerah yang cepat dan tepat akan mempercepat sirkulasi ekonomi lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Tito. Ia juga menyoroti masih tingginya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, mencapai Rp233 triliun, yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan produktif dan kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan percepatan realisasi anggaran daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menkeu menegaskan bahwa surplus anggaran bukan berarti dana disimpan, tetapi harus digunakan untuk kegiatan produktif yang mendorong ekonomi lokal.
“Kalau uang daerah mengendap di bank, ekonomi lokal akan terhambat. Perputaran uang publik harus segera bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5,12 persen dan inflasi terkendali di 2,65 persen, terendah di antara negara-negara G20. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih surplus selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan angka kemiskinan berada di 8,47 persen, terendah sejak krisis 1998.
Menkeu juga menyoroti dominasi Pulau Jawa yang menyumbang 56,9 persen PDB nasional, dan mendorong percepatan pertumbuhan di luar Jawa melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Contoh keberhasilan Sulawesi yang tumbuh pesat berkat hilirisasi industri dijadikan model bagi daerah lain untuk menciptakan nilai tambah lokal.
Data realisasi belanja APBD nasional hingga September 2025 menunjukkan belanja modal turun lebih dari 31 persen, sementara belanja barang dan jasa menurun 10,5 persen, sehingga perputaran ekonomi daerah masih lambat. Purbaya menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan berintegritas. Berdasarkan data KPK tahun 2024, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74, menandakan masih banyak daerah berada di zona rawan penyalahgunaan anggaran.
Bagi Provinsi Lampung, capaian realisasi pendapatan hingga 62,11 persen dan belanja 61,69 persen menempatkan provinsi ini di peringkat ke-8 nasional dalam kategori zona hijau. Inflasi Lampung tercatat hanya 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen, yang menunjukkan efektifnya pengendalian harga di daerah. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mengelola anggaran dengan efisien, tepat sasaran, dan produktif, yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.***
