SAIBETIK– Pemerintah daerah Lampung Selatan tengah menghadapi dilema krusial. Di satu sisi, pembangunan pariwisata mewah yang menargetkan kalangan atas terus digencarkan, sementara di sisi lain, kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi kesejahteraan masyarakat sehari-hari belum sepenuhnya terpenuhi.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) menyoroti kondisi ini dengan tajam. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan dampak langsung terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki modal besar.
Fenomena Pariwisata Mewah Yang Kian Eksklusif
Husni Piliang menyoroti tren pembangunan destinasi wisata di Lampung Selatan yang semakin mengarah ke segmen menengah ke atas. Resort pantai mewah, glamping dengan fasilitas premium, dan kafe estetik dengan harga tinggi bermunculan di berbagai wilayah. Namun, akses bagi masyarakat lokal justru terbatas karena harga tiket dan biaya akomodasi yang cukup tinggi.
“Bagaimana kesejahteraan bisa meningkat jika masyarakat sendiri tidak mampu menikmati hasil pembangunan? Pariwisata harus inklusif, merangkul semua, bukan menciptakan sekat sosial dan ekonomi,” tegas Husni. Minimnya keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan dan kepemilikan objek wisata menjadi sorotan penting karena hal ini berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat luas.
Infrastruktur Jalan Buruk: Beban Berat Bagi Rakyat
Di sisi lain, dampak buruk dari infrastruktur jalan yang rusak lebih terasa bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Jalan yang berlubang, berlumpur saat musim hujan, atau bahkan terputus, menghambat distribusi barang dan jasa. Petani kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar, pedagang kecil menanggung biaya transportasi lebih tinggi, dan waktu tempuh menjadi lebih lama.
“Perbaikan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tapi soal keadilan, pemerataan ekonomi, dan akses dasar bagi warga. Jalan rusak juga sering menjadi pemicu kecelakaan, menambah beban masyarakat,” jelas Husni. Kerusakan jalan juga berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, karena anak-anak dan pasien sulit mengakses sekolah atau fasilitas kesehatan tepat waktu.
Desakan Pembangunan Yang Berpihak Pada Rakyat
Menyikapi kondisi ini, DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan prioritas pembangunan. Organisasi ini merekomendasikan agar alokasi anggaran lebih proporsional untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, sembari mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis komunitas dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Destinasi pariwisata yang terjangkau, melibatkan UMKM lokal, homestay, dan atraksi budaya yang dikelola masyarakat, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkas Husni.
LPKSM-GML menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan merata sebagai kunci menuju kesejahteraan sejati bagi seluruh warga Lampung Selatan, bukan hanya kalangan berduit. Dengan kebijakan yang tepat, pariwisata dan infrastruktur dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.***
