SAIBETIK– Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam pengelolaan dan aktivitas di Masjid Raya Al Bakrie. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol landmark daerah yang mencerminkan citra positif provinsi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengelolaan Masjid Raya Al Bakrie bersama perwakilan Bakrie Amanah di Ballroom Masjid Raya Al Bakrie, Rabu (24/9/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi yang menangani fasilitas umum dan keamanan.
“Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Masjid Raya Al Bakrie bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga wajah Provinsi Lampung. Karena itu, Pemprov harus hadir dalam setiap aktivitas dan pengelolaan masjid agar menjadi ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua jamaah,” ujar Marindo.
Marindo menambahkan, kolaborasi dengan pihak pengelola, dalam hal ini Bakrie Amanah, menjadi prioritas utama. Pemerintah akan mendukung segala kebutuhan yang berkaitan dengan operasional masjid, termasuk penyediaan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan pengunjung. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan Masjid Raya Al Bakrie sebagai ikon keagamaan yang mendukung pembangunan budaya spiritual sekaligus memperkuat citra Lampung di mata masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bakrie Amanah, Setiadi Ihsan, memaparkan sejumlah tantangan operasional masjid yang berimbas langsung pada kenyamanan jamaah. Di antaranya adalah ketersediaan air wudhu, pengelolaan kebersihan di area masjid yang luas, ketertiban parkir kendaraan dan pedagang di sekitar masjid, serta penataan shaf dan fasilitas penitipan alas kaki. Setiadi menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan Pemprov Lampung untuk memastikan masalah-masalah ini dapat segera diatasi.
“Selain itu, jumlah personel keamanan akan ditambah, fasilitas yang kurang akan segera dilengkapi, dan forum koordinasi permanen akan dibentuk antara Pemprov Lampung dan Bakrie Amanah. Forum ini bertujuan memastikan semua persoalan ditangani secara berkelanjutan,” jelas Setiadi.
Pemerintah Provinsi Lampung melihat Masjid Raya Al Bakrie sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan yang tidak hanya menampung jamaah lokal, tetapi juga pengunjung dari luar daerah. Oleh karena itu, peran Pemprov dalam pengelolaan masjid juga meliputi aspek keamanan, kenyamanan, dan pelayanan publik yang memadai.
Lebih lanjut, Pemprov berencana melakukan pemetaan fasilitas yang perlu ditingkatkan, termasuk penataan area parkir, sistem keamanan terpadu, serta penyediaan fasilitas ibadah tambahan seperti ruang untuk anak-anak dan lansia. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk menghadirkan masjid yang tidak hanya indah secara arsitektur, tetapi juga nyaman dan fungsional bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Masjid Raya Al Bakrie diharapkan dapat menjadi model pengelolaan masjid modern yang profesional, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus hadir, mendukung, dan bersinergi dengan pihak pengelola agar masjid ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat Lampung dan simbol positif provinsi di tingkat nasional.***
