SAIBETIK– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik sejatinya harus menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan ditentukan oleh arah kebijakan politik yang dilahirkan melalui sinergi antara pemerintah dan partai politik.
“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya sinergi semua pihak. Politik harus menghasilkan keputusan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mirza.
Ia mengungkapkan kondisi Lampung saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan serius, terutama di sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, angka yang berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan dari jumlah lulusan SMA, hanya sekitar 21 persen yang bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Ironisnya, dari 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun, hanya sekitar 3 persen yang mampu bekerja sesuai dengan bidang yang dipelajari. Ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.
Gubernur Mirza juga menyoroti persoalan distribusi hasil pertanian yang dinilai belum berpihak pada masyarakat lokal. Ia mencontohkan, mayoritas gabah yang dihasilkan petani Lampung justru dijual keluar daerah, sehingga masyarakat setempat harus membeli kembali beras dengan harga mahal. Menurutnya, kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat membangkitkan kembali aktivitas penggilingan padi di desa-desa dan memberi dampak positif bagi petani lokal.
Selain isu ekonomi dan pertanian, Gubernur Mirza menekankan bahwa pendidikan murah dan berkualitas merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menegaskan, bonus demografi yang dimiliki Lampung hanya akan menjadi beban jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja.
“Kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan harus murah dan pengajarannya berkualitas. Jika tidak, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana bagi kita semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh partai politik, khususnya kader PKS yang hadir, untuk menjadikan politik sebagai sarana perjuangan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, politik yang stabil, kolaboratif, dan didukung regulasi yang tepat akan menjadi jalan keluar dari permasalahan sosial-ekonomi di Lampung.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu dalam forum tersebut menegaskan komitmen partainya untuk menghadirkan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia menyampaikan bahwa politik tidak boleh berhenti hanya pada perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan memperjuangkan keadilan sosial.
“Politik adalah alat perjuangan. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari proses politik memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan menambah beban hidup mereka,” ujar Ade.
Ade juga menyoroti besarnya potensi Lampung di sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Namun, menurutnya potensi tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok masyarakat kecil lainnya.
Tak hanya itu, Ade menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda Lampung agar berpendidikan, sehat, dan berdaya saing. Menurutnya, bonus demografi harus dimanfaatkan secara maksimal melalui peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang memadai.
“Kalau anak-anak muda kita tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi hanya akan menjadi beban, bukan keuntungan,” katanya.
Ade pun menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk membangun kolaborasi yang nyata. Menurutnya, hanya dengan kebersamaan dan politik yang solutif, Lampung bisa bangkit dan masyarakatnya sejahtera.
“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Dengan begitu, Lampung bisa lebih maju dan rakyatnya benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” pungkasnya.***
