SAIBETIK Pesawaran Inside – Nasib honorer di Papua Barat sedang menjadi sorotan. Sebanyak 1.715 tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Papua Barat belum diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah langkah yang seharusnya menjadi peluang bagi mereka untuk mendapatkan status ASN.
Kondisi ini mencuat dalam rapat virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dalam rapat yang membahas pemetaan tenaga non-ASN, Mendagri menegur keras Pj Gubernur Papua Barat karena daerah tersebut tidak mengusulkan kebutuhan PPPK meskipun memiliki ribuan tenaga honorer yang belum terdaftar.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat ada 1.715 honorer, tapi sama sekali tidak mendaftarkan. Ini bagaimana Pak Ali Baham, Pj-nya? Nanti Bapak akan bertanggung jawab moral, 1.715 ini mau diapakan?” tegas Tito dalam rapat tersebut.
Tito juga mengingatkan bahwa mempertahankan tenaga honorer tanpa melakukan pengangkatan melalui jalur PPPK dapat menjadi temuan, mengingat pemerintah pusat telah memberikan kesempatan untuk pengangkatan ASN melalui program PPPK.
Berita tentang belum diusulkannya 1.715 tenaga honorer ini sempat viral di media sosial, memicu reaksi keras dari masyarakat Manokwari, yang merasa Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memperhatikan nasib mereka. Salah seorang warga menanggapi, “Katanya para honorer ini sudah diusulkan ke pusat, tapi mana? Ini kan yang bilang Pak Mendagri loh. Masa Mendagri mau bohong?”
Sementara itu, Asisten II Sekda Pemprov Papua Barat, Melkias Werinussa, memberikan klarifikasi bahwa Pj Sekda Papua Barat, Jacob S. Fonataba, bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, telah melakukan pertemuan dengan pihak Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian PAN-RB untuk memberikan penjelasan terkait hal ini.
“Jumlah 1.715 honorer memang terinput di portal BKN. Kami sudah mengklarifikasi dan tim BKD Papua Barat sudah ke Jakarta untuk menyampaikan penjelasan kepada Kemendagri, BKN, dan KemenPAN-RB,” kata Melkias.
Melkias juga menjelaskan bahwa formasi ASN yang dibutuhkan merupakan bagian dari formasi 2023, yang sudah mulai diproses. Hasil seleksi terakhir menghasilkan 1.002 orang, sementara sisanya masih dalam pembahasan.
Ia pun mengimbau kepada tenaga honorer di Papua Barat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses yang sedang berjalan.***
