SAIBETIK – Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dinas mitra kerja pada Selasa (7/1/2025). Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Agus Irwanto, bersama anggota komisi lainnya, termasuk Nurul Ikhwan, Darmawan, Suyadi, Rini Anggraini, Septi, dan Irsad Fatoni.
Beberapa dinas yang menjadi sasaran sidak di antaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas KB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Banyak Kepala Dinas Tidak Hadir
Dalam sidak tersebut, Agus Irwanto mengungkapkan bahwa sekitar 35 persen kepala dinas tidak berada di kantor, dengan alasan dinas luar atau sakit.
“Kami ingin memastikan kinerja dinas-dinas ini, namun cukup mengecewakan karena banyak kepala dinas yang tidak hadir di tempat,” ujar Agus.
Ia menambahkan bahwa sidak ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam hearing kinerja satuan kerja tahun 2024, yang akan digelar dalam waktu dekat.
Permasalahan di Berbagai Dinas
Dalam inspeksi ini, Komisi IV menemukan sejumlah persoalan, antara lain:
- Dinas KB: Serapan anggaran hanya mencapai 73 persen, yang dianggap kurang optimal.
- Dinas Sosial: Kepala dinas dan sekretaris tidak hadir karena sakit. Selain itu, ditemukan ruang kerja yang sempit serta program bedah rumah yang tidak berjalan sesuai rencana akibat keterbatasan anggaran.
- Dinas Kesehatan: Ditemukan dua unit ambulans dalam kondisi rusak dan mangkrak, yang dinilai sudah tidak layak pakai dan perlu segera dilelang. Selain itu, anggaran pembelian obat untuk mengantisipasi wabah demam berdarah (DBD) sebesar Rp5 miliar telah disiapkan, namun perlu pengelolaan yang tepat.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan: Banyak ruangan kotor dan tidak layak pakai, yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan kerja.
Komitmen Komisi IV untuk Perbaikan
Anggota Komisi IV, Suyadi, menilai bahwa secara keseluruhan sidak ini memberikan gambaran yang cukup baik mengenai kondisi dinas-dinas terkait.
Sementara itu, Nurul Ikhwan menyoroti rendahnya disiplin pegawai, di mana beberapa kepala dinas tidak hadir tanpa izin yang jelas.
“Kami berharap temuan ini dapat segera ditindaklanjuti agar kinerja OPD semakin baik dan anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap dengan optimal,” tegas Agus Irwanto.
Sidak ini menjadi bagian dari upaya DPRD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik bagi masyarakat Pringsewu.***
