SAIBETIK—Isu mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar berpotensi mempengaruhi rekomendasi partai terhadap kandidat di Pilgub Lampung, termasuk Arinal Djunaidi.
Munculnya isu ini dipicu oleh pernyataan Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebutkan kemungkinan percepatan Munaslub, yang seharusnya dijadwalkan pada Desember 2024. Spekulasi beredar bahwa percepatan ini bertujuan untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar dan untuk meninjau kembali rekomendasi yang telah dikeluarkan.
Menurut informasi yang berkembang, Munaslub yang mungkin digelar pada Agustus 2024 ini bisa berakibat pada perubahan dalam rekomendasi calon yang telah diberikan oleh Airlangga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa langkah politik kader Golkar Lampung, termasuk Hanan, yang sebelumnya sempat bersaing dengan Arinal Djunaidi, akan berdampak pada Pilgub Lampung.
Sebelumnya, Golkar memberikan dua surat tugas, satu untuk Arinal dan satu lagi untuk Hanan. Namun, belakangan ini, rekomendasi tampaknya lebih condong kepada Arinal, dan nama Hanan sempat menghilang dari sorotan. Kini, nama Hanan kembali mencuat seiring dengan munculnya banner-banner kampanye sebagai kandidat calon gubernur dari Golkar.
Selain itu, ada manuver dari elit Golkar yang menyodorkan tiga nama, termasuk Hanan, sebagai calon pendamping Mirza. Dua nama lainnya, Abi Hasan Muan dan Ririn Kuswantari, dianggap sebagai pelengkap, terutama setelah Ririn memperoleh rekomendasi sebagai calon bupati Pringsewu.
Menko Marinves Luhut B. Pandjaitan sebelumnya menyayangkan percepatan Munaslub yang dilakukan sebelum waktunya. Upaya ini juga terkait dengan kegagalan Airlangga dalam pencapresan meski sudah direkomendasikan.
Tokoh-tokoh Golkar seperti Idrus Marham, Lawrence Siburian, dan Ridwan Hisjam menginginkan perubahan kepemimpinan di Golkar, menganggap Airlangga gagal. Luhut B. Pandjaitan pun dikabarkan disiapkan sebagai calon pengganti Airlangga.
Isu Munaslub Golkar juga berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024, menambah kompleksitas situasi politik yang ada.
