SAIBETIK — Warga Sumatera Utara menolak mentah-mentah rencana pemerintah pusat yang ingin menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mereka menilai kebijakan ini bukan solusi pembangunan, melainkan ancaman terhadap kearifan lokal dan ruang hidup masyarakat.
Penolakan itu disuarakan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini. Ia menilai, intervensi pemerintah pusat selama ini tidak berpihak pada rakyat, melainkan membuka jalan bagi investor besar dan elite politik.
“Bukan sekali dua kali Danau Toba jadi objek kebijakan. Dari KSPN, destinasi super prioritas, sampai dibentuknya Badan Otorita. Tapi yang terjadi, warga lokal tetap hanya jadi penonton,” tegas Sutrisno.
9 Alasan Warga Menolak KEK Danau Toba
Dalam pernyataannya, Sutrisno menyampaikan sembilan poin sikap masyarakat Sumut yang menjelaskan penolakan mereka terhadap KEK Danau Toba:
- Terlalu Banyak Intervensi Pusat:
Kebijakan pusat tumpang tindih, membuat penataan kawasan jadi tidak fokus dan sulit diterapkan. - Minimnya Peran Daerah:
Pemerintah kabupaten hanya jadi pelaksana teknis, tanpa dilibatkan dalam strategi kebijakan. - Rakyat Jadi Penonton:
Proyek-proyek pembangunan dilaksanakan tanpa konsultasi publik. Warga hanya bisa melihat, tanpa bisa bersuara. - Pembangunan Harus Kultural:
Warga mendesak pembangunan berbasis budaya lokal, bukan hanya event besar seperti F1 Powerboat. Kegiatan tradisi seperti Solu Bolon dan Moccak harus didukung. - Danau Toba Milik Bersama:
Kawasan ini bukan milik elite, tapi warisan bersama yang harus dikelola secara demokratis. - Investasi Eksploitatif:
KEK dikhawatirkan hanya menguntungkan investor asing, sementara masyarakat lokal jadi buruh di tanahnya sendiri. - Anggaran Harus Dikelola Daerah:
Jika memang ada dana pembangunan, sebaiknya langsung diberikan ke pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. - Berantas Korupsi Dulu:
Mereka mengusulkan Danau Toba jadi Kawasan Bebas Korupsi. Wisatawan akan lebih tertarik jika tata kelola bersih dan berintegritas. - Tolak KEK Secara Tegas:
Warga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap semua lembaga dan kementerian yang selama ini mengurusi Danau Toba.
Pembangunan atau Penjajahan Gaya Baru?
Penolakan ini muncul menyusul pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yang mendorong Danau Toba menjadi KEK untuk menarik investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun bagi warga, ini hanyalah “pembangunan elitis” yang mengabaikan suara akar rumput.
“Jangan jadikan tanah kami hanya sebagai etalase investasi. Kami ingin jadi pelaku utama, bukan korban pembangunan,” tutur salah satu warga dalam forum diskusi komunitas lokal.***
